Direktur YLBHI Asfinawati (3-Habis)

Presiden Sebagai Lembaga Tidak Bisa Merasa Dihina

publicanews - berita politik & hukumDirektur YLBHI Asfinawati. (Foto: Publicanews/dok)
PUBLICANEWS, DARI Gedung KPK di kawasan Kuningan di Jakarta Selatan, Asfinawati (42) pindah ke jalanan di depan Gedung DPR di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Padahal kantornya, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), berada di Jalan Diponegoro.

Sejak pekan lalu, Direktur YLBHI itu bersama kawan-kawannya dari Koalisi Masyarakat Sipil sibuk mengawal aksi menolak UU KPK dan Rancangan KUHP yang disuarakan para mahasiswa. Asfinawati dan teman-teman hampir ada di mana-mana sejak ontran-ontran KPK.

Di tengah kesibukannya itulah penggemar musik klasik --ia bahkan bisa memainkan piano dengan baik-- menerima Hartati dan M Hartono dari Publicanews di kantornya yang selalu ramai orang itu.

Wawancara berlangsung saat anggota DPR periode 2014-2019 tengah ngebut merampungkan sejumlah RUU dan sebelum masa jabatan mereka berakhir. Berikut petikan wawancaranya:


Kembali ke soal RKUHP. Selain terlalu dalam mengatur kehidupan pribadi, juga ada persoalan penghinaan terhadap presiden, haatzai artikelen. Apa bedanya dengan KUHP lama?
Kok presiden merasa terhina, kan dia bukan orang, dia lembaga. Sebetulnya ada kesalahkaprahan yang mendasar, termasuk juga soal haatzai artikelen. Yang telah dicabut, ada lagi. Ini ngakunya aja mau melakukan dekolonialisasi, tapi isinya lebih kolonial.

Selain itu ada soal hukuman mati, meskipun syaratnya kemudian makin diperketat, tapi esensinya masih mengakui hukuman mati. Ada juga soal pelemahan tindak pidana khusus korupsi, kemudian pelanggaran HAM yang berat seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, itu diatur seadanya.

Anda menyebut ada pasal-pasal ngaco. Contohnya?
Misalnya rumusan terhadap hewan. Kita sepakat bahwa hewan tidak bisa disiksa, tapi perumusannya itu ngaco. Kira-kira bunyinya gini, 'dipidana setiap orang yang menyalahi kodrat hewan sehingga menyebabkan dia apa gitu...'

Berarti penagak hukum harus tahu kodrat hewan ayam, kodrat sapi, kodrat bebek, kodrat monyet. Coba seperti apa kodrat mereka?

Presiden Jokowi toh menunda RKUHP sambil menyerap aspirasi publik...
Pembicaraan tingkat pertama antara pemerintah dan DPR sudah terjadi. Ada rapat paripuna dan sudah ada kesepakatan di pembicaraan tingkat pertama, artinya apa? Artinya semua substansi sudah selesai pada pembicaraan tingkat pertama.

Pembicaraan tingkat kedua ya hanya akan ngomongin blablabla... terus kemudian disahkan. Dan tiba-tiba saja presiden begini...

Tapi kalau nanti presiden konsisten, harusnya RKUHP tidak bisa disahkan karena akan ada pembicaraan tingkat dua dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatakan, kalau presiden atau pemerintah tidak setuju maka tidak bisa dibahas lagi di dalam masa sidang itu.

RKHUP lebih baik ditunda atau tidak disahkan saja?
Ya pasti, kalau ditunda dia tidak disahkan. Menurut UU tersebut, kalau pemerintah menolak di tingkat kedua, maka tidak bisa lagi dibahas di masa sidang sekarang (DPR periode 2014-2019). Tapi kan masa sidang sekarang sudah habis, jadi seperti lelucon gitu ya.

Sekarang yang perlu dilihat kesungguhanya, apakah secara substansi, jika RKUHP dibawa ke masa sidang DPR baru, Presiden dan jajarannya itu tetap pada komitmen membahas ulang substansi-substansi yang bermasalah? Apakah DPR (baru) juga berpikiran sama?

Tapi masa tidak ada yang baik dari RKUHP itu?
Memang ada aturan-aturan atau pasal-pasal yang berubah menjadi lebih baik setelah dikritik, itu beberapa ada. Awalnya lebih parah.

Bisa dicontohkan?
Misalnya penghinaan presiden. Tadinya kan merupakan delik aduan, oleh presiden saja dan itu bisa dilakukan oleh kuasanya. Setelah dikritik menjadi pelaporan hanya oleh presiden, tapi tertulis.

Jadi ada sebetulnya perkembangan beberapa aturan, tetapi sesungguhnya hal yang mendasar adalah soal penghinaan presiden sendiri sudah salah. Kalau dia sebagai individu merasa terhina, maka dia bisa memakai pasal yang lain. Presiden sebagai lembaga tidak bisa merasa dihina dong karena dia harusnya menerima kritik publik.

Ngomong-omong, YLBHI dulu dikenal sebagai sekolah para pendekar hukum. Advokatnya dikenal dengan pembelaan di ruang sidang. Sekarang bagaimana?
Yang dinamakan YLBHI kan ada 16 kantor LBH dan mereka sehari-hari nanganin kasus. YLBHI hanya membantu kasus-kasus yang diminta oleh LBH kantor. Untuk kasus yang bersifat nasional, misalnya judicial review, saya sering ke Mahkamah Konstitusi. Kalau Pengadilan Negeri, ya itu tugas LBH-LBH.

Publik dulu menikmati pembelaan hukum Buyung Nasution, Yap Thiam Hien, Mohamad Assegaf, Abdulrahman Saleh, dan generasi YLBHI terdahulu. Sekarang jarang terdengar lagi ya?
Yang kami lakukan masih sama, terakhir, misalnya, saya dan teman-teman LBH Jakarta mendampingi buruh yang dikriminalisasi. Buruh melakukan aksi kemudian dikriminalkan. Nah, kita juga orasi tuh di pengadilan sampai akhirnya dibebaskan

Anda mau bawa kemana YLBHI?
Pertama LBH dan YLBHI harus selalu bersama rakyat, kita harus selalu mendengarkan apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat karena yang paling akurat yaitu mereka. Karena seringkali kebijakaan publik tidak mendengarkan suara mereka, tidak mencerminkan pengalaman-pengalaman hidup masyarakat pada umumnya. Dan karena itu LBH harus terus-terusan ke situ.***

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top