Dr Slamet Pribadi

Kantor Polisi, Obyek Vital Menyeramkan atau Obyek Vital Ramah Melayani

publicanews - berita politik & hukumIlustrasi. (Credit to: westend61)
Oleh: Slamet Pribadi

DALAM pasal 2 UU nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatakan, "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat."

Ini menunjukkan Polisi sebagai Organisasi, sebagai Fungsi, dan sebagai Petugas, mengemban dua kepentingan, yaitu pengamanan terhadap obyek vital yang di kantornya berisi orang-orang penting yang mengemban tugas penting kenegaraan, yang harus dapat dijamin oleh Negara eksistensiya. Karena petugas-petugas Kepolisian ini sudah menggadaikan jiwa dan raganya untuk melindungi Negara dan Rakyat Indonesia, serta seluruh kekayaan naegara, dengan menggunakan kewenangan yang diberikan UU kepadanya. Dilengkapi dengan peralatan dan gaji yang berasal dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat.

Meskipun hanya satu petugas polisi, satu orang itu sudah melambangkan Negara dalam kondisi aktif terhadap tugas dan kewenanganya, apalagi dengan seluruh petugas polisi yang jumlanya ribuan di seluruh Indonesia. Dan pengamanan obyek vital Negara lainnya seperti gedung pemerintahan dan rakyat, instalasi listrik, instalasi BBM, radio dan TV, kantor-kantor pemberitaan, dan lain-lain.

Negara menitipkan mandat kekuasaan Negara kepada petugas-petugas Polisi ini. Kemudian di kantor polisi itu juga terdapat peralatan-peralatan penting untuk kelengkapan tugas petugas kepolisian, secara administratip dan tehnis, seperti dokumen-dokumen penting, senjata, peralatan cyber, alat Inafis untuk jejak jari dan peralatan forensik lainnya. Sehingga ketika memasuki Kantor Polisi itu harus ada persyaratan yang ketat, cek profil tamu, meninggalkan identitas, digeledah tubunya, tentu ini tidak nyaman sekali, pasti ada pihak yang merasa tidak nyaman sama sekali, namun mutlak harus dilakukan. Oleh karenanya kantor polisi termasuk Obyek Vital Negara, diantara obyek vital lainnya.

Di sisi lain, kantor polisi juga tempat para petugas kepolisian melayani masyarakat, yang idealnya ketika masyarakat memasuki kantor itu diberikan kemudahan dan kenyamanan, tentu harus ada kelonggaran-kelonggaran, tanpa mengurangi keamanan umum dan pribadi. Petugas harus ramah, kantor harus bersih dan nyaman ketika masyarakat masuk ke kantor polisi tersebut.

Pelayanan dapat berupa perijinan secara administratip, menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat, penerimaan laporan atau pengaduan, dan lain-lainnya. Aktifitas pelayanan ini dituntut nyaman, konsekwensinya ada kemudahan dan kelongaran. Manakala diperketat benar, masyarakat pasti enggan mendatangi rumah rakyat berupa kantor polisi.

Pelayanan lain, adalah di saat petugas penyidik kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan. Terhadap perkara pidana, di situ ada tersangka, para saksi, para pengacaran atau penasihat hukum, dan pihak lain yang berkepentingan. pengencangan pemeriksaan di pintu masuk terhadap mereka harus dilakukan oleh petugas, khususnya terhadap saksi-saksi perkara dan penasihat hukum. Namun pasti akan menjadikan mereka tidak nyaman, dan merasa dicurigai.

Masyarakat sampai saat ini belum memahami bahwa keamanan itu adalah kebutuhan mutlak, dengan keamanan akan menimbulkan rasa nyaman. Yang ada dalam pikiran beberapa pihak, bahwa pemeriksaan untuk keamanan itu dirasa mengganggu, tidak nyaman, dan merasa dicurigai. Disisi lain ada juga, yang sedang melakukan antrean, pasti terdengar cuitan ingin marah, dan ngedumel.

Satker Pelayanan Markas Kantor Polisi sebagai pengelola gedung Kantor polisi, sepertinya sering mendapatkan kondisi seperti ini, mau pilihan AMAN atau mau pilihan NYAMAN. Kalau mau aman betul, harus ada rasa nyaman yang dilonggarkan tanpa mengurangi esensi aman, dengan cara pemeriksaan lebih mendetail, tanpa peduli ketidaknyamanan yang diterima masyarakat yang memasuki kantor polisi, walau tampak juga menyeramkan. Sebaliknya kalau mau nyaman, pasti ada yg dilonggarkan dari sisi amannya, namun tidak mengurangi esensi aman tersebut, dan ini memberikan efek resiko keamanan bagi keamanan kantor polisi tersebut.

Menyeimbangkan kebijakan AMAN dan NYAMAN sebuah kantor polisi mutlak harus dilakukan sebaik-baiknya bagi sebuah rumah rakyat berupa Kantor Polisi ini, yang penting diantara keduanya harus terpenuhi dengan memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pelanggan/pemilik/pengguna Kantor Polisi. Sungguh tidak mudah, tapi harus dilakukan. Audit sistem harus senantiasa dilakukan secara periodik, dalam pengamanan markas-markas kepolisian, pedoman-pedoman pengelolaan markas terus di-up date. Agar diperoleh rasa AMAN dan rasa NYAMAN yang sesungguhnya, sehingga masyarakat juga menerima manfaat AMAN dan NYAMAN di Kantor Polisi serta tidak tampak menyeramkan, tapi menyenangkan. Sehingga mandat UU Kepolisian untuk sebagai salah satu pelaksana fungsi pemerintah dapat berjalan dengan baik. Dengan tersedianya kantor yang AMAN dan NYAMAN bagi dirinya sebagai Polisi dan sebagai Penegak hukum dan bagi masyarakat juga pastinya.***


Dr Slamet Pribadi
Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

@slamet.pribadi
slametpribadi

*) Konten di Rubrik Publicana merupakan tulisan dan opini pengirim yang dimuat oleh Redaksi Publicanews.

Berita Terkait

Komentar(1)

Login
  1. Anak Gaul @gakasikah02 April 2021 | 13:24:49

    Γ€man buaptp pak polisi, nyaman buat masyarakat. Kan kantor pelayanan publik. πŸ‘πŸ‘πŸ‘

Back to Top