Siti Nur Anisah

Trisula, Kebijakan Strategis Jokowi dalam Menangani Covid-19

publicanews - berita politik & hukumIlustrasi. (Credit to: IngramImage)
Oleh: Siti Nur Anisah

DALAM dunia kedokteran, tidak ada dosis tunggal untuk menyembuhkan penyakit. Demikian juga dengan strategi Jokowi dalam menangani Pandemic Covid 19.

Melalui Keppres No.82/2020 yg merevisi keputusan sebelumnya, Jokowi membubarkan Satgas Percepatan Penanganan Covid 19 dan menggantinya dengan Komite Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (disingkat Komite PC-PEN) dimana Satgas yang lama melebur di dalamnya.

Jokowi memadukan kebijakan penanganan pandemic covid 19 dengan pemulihan ekonomi nasional. Pada awalnya kebijakan ini mendapat tantangan keras para politisi, karena mereka menganggap, Jokowi tidak focus mengenyahkan virus berbahaya ini dari bumi Pertiwi. Jokowi dianggap ambivalen, peragu, tidak mengutamakan kesehatan masyarakat dan berbagai kecaman lain yang menyatakan kekecewaan mereka terhadap kebijakan pemerintah dalam menangani pandemic covid 19.

Mereka menekan Jokowi agar melaksanakan lockdown sebagaimana banyak dilakukan negara-negara lain di dunia, karena hanya dengan melarang aktivitas apapun di luar rumah dianggap satu-satunya cara menekan semakin maraknya kasus positif covid 19.

Dari sudut epidemiologi, melakukan lockdown memang dapat memutus mata rantai penularan covid 19, karena virus ini media penularannya melalui interaksi antar manusia. Covid 19 tidak mampu terbang sendiri memasuki ruang-ruang dimana host atau "inang" berada. Penyebaran covid 19 hanya bisa terjadi melalui "pembawa" atau carrier yang berinteraksi dengan orang lain yang akan menjadi "inang" nya.

Tetapi dari sisi kebijakan publik, lockdown adalah malapetaka kehidupan masyarakat di suatu negara. Karena lockdown akan mengakibatkan seluruh roda ekonomi berhenti. Lockdown juga menghentikan kegiatan berbagai aktivitas sosial. Berhentinya roda ekonomi dan aktivitas sosial akan menjadi bencana dahsyat tidak hanya kontraksi ekonomi tetapi juga kemunduran dalam kehidupan sosial-politik.

Menangani pandemic covid 19 secara simultan dengan pemulihan ekonomi nasional, dengan sendirinya memberi peluang dunia usaha dan juga ruang aktivitas sosial politik tetap berjalan meski dengan pembatasan tertentu.
Pemerintah mengizinkan delapan sektor usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak tetap beroperasi. Demikian juga Pilkada serentak di 270 daerah tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020.

Kebijakan diatas merupakan Trisula Pertama Jokowi.

Trisula yang kedua meliputi pembagian peran antara pemerintah, masyarakat dan kolaborasi keduanya.

Pemerintah berkewajiban melaksanakan 3T dengan sungguh-sungguh, yaitu melakukan testing sebanyak-banyaknya yang diikuti dengan melakukan pelacakan atau tracing dan diikuti dengan tindakan pengobatan sampai sembuh atau treatment.

Peran masyarakat dalam memutuskan mata rantai penularan covid 19 adalah tetap ingat pesan ibu (3M), yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak atau menghindari kerumunan.

Vaksinasi yg akan dimulai esok hari 13 Januari 2021 adalah wujud dari kolaborasi peran pemerintah dan masyarakat yang harus berjalan seiring-sejalan untuk menciptakan herd immunity atau kekebalan nasional terhadap covid 19. Upaya pemerintah dengan menyiapkan 440.000 tenaga kesehatan dimana 23.000 diantaranya merupakan tenaga vaksinator di seluruh Indonesia yang telah terlatih. Jumlah vaksin yang dibutuhkan lebih dari 365 juta dosis vaksin dengan anggaran yang fantastis, hampir Rp 100 triliun. Tepatnya, sebesar Rp 35,1 triliun pada TA 2020 dan Rp 60,5 triliun pada TA 2021. Anggaran sebesar Rp 95,6 triliun tersebut meliputi alokasi untuk pengadaan vaksin dari enam vendor yang telah ditetapkan pemerintah, biaya distribusi ke seluruh Indonesia, pengadaan peti pendingin untuk penyimpanan vaksin, biaya penyelenggaraan vaksinasi (2x untuk setiap penduduk) termasuk pengadaan peralatan vaksin dan reagensi serta pembangunan Laboratorium Pengembangan Vaksin Merah-Putih dan supplies yang dibutuhkan.

Biaya yang dikeluarkan dari kas negara yang besarnya hampir menyentuh Rp 100 triliun tersebut akan sia-sia, jika masyarakat tidak patuh mengikuti vaksinasi, karena untuk membentuk "Herd Immunity" setidak-tidaknya 70% dari jumlah penduduk harus sudah divaksinasi (kira-kira 182 juta orang).

Trisula yang ketiga, Pemerintah mengajak masyarakat untuk menjalankan 3 wajib agar badan jadi sehat (terhindar dari covid 19) agar negara kuat (pulih ekonominya) dengan kredo: Iman, Aman, dan Imun.

1. IMAN
Wajib menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing;

2. AMAN
Wajib memakai masker.
Wajib mencuci tangan.
Wajib menjaga jarak (menghindari kerumunan).

3. IMUN
Wajib olahraga teratur.
Wajib istirahat yang cukup.
Wajib tidak panik.
Wajib gembira.
Wajib makan makanan bergizi.

Apakah Trisula Strategi Kebijakan Jokowi dalam Menangani Covid 19 tersebut berhasil?

Jawabannya harus melihat angka statistik ekonomi dan statistik epidemiologi terakhir.

Dari sisi ekonomi, menurut data BPS sampai dengan kuartal ketiga, Indonesia hanya mengalami kontraksi sebesar 2,03 % atau terendah nomor 2 di dunia setelah China. Artinya sangat baik.

Sedangkan menurut statistik epidemiologi, data yang ditampilkan Woldometer Covid 19 11 Januari 2021 menunjukkan bahwa:

Prevalensi per satu juta penduduk Indonesia yang positif covid 19 sebesar 3.042 orang atau lebih rendah dari angka global yang sebesar 11.696 Artinya sangat baik.

Angka case fatality rate di Indonesia sebesar 2,91% atau sedikit lebih tinggi dari angka global yang sebesar 2,14 %. Artinya tidak buruk-buruk amat.

Sedangkan angka case recovery rate di Indonesia sebesar 82,25 % atau lebih tinggi dari angka global yang sebesar 71,49 %. Artinya sangat baik.

Kasus aktif (pasien dalam perawatan) keadaan tanggal 11 Januari 2021 di Indonesia hanya sebesar 14,93% atau jauh lebih rendah dari angka global yang sebesar 26,50%. Artinya sangat baik.

Melihat 5 indikator tersebut diatas, dapat dikatakan Trisula Strategi Kebijakan Jokowi dalam Menangani Covid 19 dari sisi ekonomi menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Sedangkan dari sisi kesehatan dapat dikatakan sangat baik.

Dengan demikian dapat disimpulkan, Trisula Strategi Kebijakan Jokowi dalam Menangani Covid 19 dapat dikatakan berhasil dengan sangat baik.***

Depok, 12 Januari 2021

Dr. drg. Siti Nur Anisah, MPH.
Epidemiolog, Widyaiswara Madya pada Kementerian Kesehatan.

*) Konten di Rubrik Publicana merupakan tulisan dan opini pengirim yang dimuat oleh Redaksi Publicanews.

Berita Terkait

Komentar(3)

Login
  1. shes one the @siswandi12 Januari 2021 | 14:08:54

    Ini lah yg membedakan negara dg kita dg negara lain, sekalipun dg negara maju, kita bangga sbg Indonesia yg dipimpin oleh Presiden made in asli yg tdk abal-abal.

    Jangan remehkan bangsa Indonesia.

  2. Muhardi Karijanto @hardidja12 Januari 2021 | 11:57:36

    Meski banyak politisi yg nyinyir namun fakta membuktikan, kebijakan Jokowi yg memilih penanggulangan covid 19 simultan dengan pemulihan ekonomi sudah sangat tepat. Covid 19 terkendali dan kontraksi ekonomi tidak terlalu dalam.

    Bravo Jokowi presiden ku

  3. Arif K Wibisono @arifkwibisono12 Januari 2021 | 07:31:47

    Tindakan yang matang, terencana dan hati hati, adalah kunci menghadapi bencana. Terutama terkait jumlah korban yang massal dan di areal yang luas. Pilihan pak Presiden sudah tepat.

Back to Top