Muhardi Karijanto

Menegakkan Hukum, Polri Harus Bersikap Apa Adanya, Bukan Ada Apanya

publicanews - berita politik & hukumIlustrasi. (Credit to: Geograph)
Oleh: Muhardi Karijanto

INDONESIA adalah negara hukum (recht staat) dan Polri memegang posisi strategis dalam penegakan hukum (law enforcement). Oleh karenanya Kepala Kepolisian Negara RI haruslah pribadi yang memiliki tidak hanya jiwa bhayangkara, tetapi juga kecerdasan, keberanian, dan ketegasan mengelola konflik sehingga tercipta kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) tanpa menimbulkan kegaduhan.

Dalam menegakkan hukum, Polri harus bersikap apa adanya, bukan memandang ada apanya.

Kompolnas kemarin sudah menyampaikan kepada Presiden lima nama Calon Kapolri baru menggantikan Jenderal Idham Azis yang akan segera Purna Bhakti pada 1 Februari 2021.

Kelima-limanya berpangkat Komisaris Jenderal (bintang 3) lulusan Akpol tahun 1988 - 1991 dan mereka memiliki track record yang menjadi andalan masing-masing sebagai modal menjadi orang nomor satu yang bertanggung jawab terhadap keamanan dalam negeri dan juga penegakan hukum dalam rangka ketertiban masyarakat.

Siapapun diantara kelima Jenderal tersebut yang akan terpilih menjadi Kapolri hendaklah mampu dengan lugas menyelesaikan PR yang ditinggalkan Kapolri lama, yang menjadi perhatian masyarakat dan sorotan media. Kapolri baru hendaklah sekaligus memiliki kompetensi, keberanian, dan ketegasan dalam menghadapi berbagai tantangan Kamtibmas dan penegakan hukum yang semakin kompleks kedepan.

Seperti diketahui, Komnas HAM baru saja menyampaikan Laporan Hasil Investigasinya terkait tewasnya 6 orang anggota Laskar FPI pada 7 Desember lalu. Dalam laporannya Komnas HAM menyoroti tewasnya 4 orang diantara mereka yang diduga terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh polisi. Kasus ini menjadi PR pertama yang harus menjadi perhatian utama Kapolri.

PR yang kedua, kasus tewasnya satu keluarga (4 orang) di Sigi Sulawesi Tengah (Sulteng) pada 27 November 2020. Mereka dlduga dibantai oleh kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora. Operasi Tinombala yang bertugas melumpuhkan Kelompok MIT ini sudah dimulai sejak 2016 namun setelah lima tahun berlalu belum juga menunjukkan hasil yang signifikan, padahal Kelompok MIT yang meresahkan masyarakat Sulawesi Tengah ini jumlahnya hanya belasan orang. Terjalinnya kerjasama dengan TNI yang semakin baik menjadi prasyarat untuk segera menuntaskan PR ini.

Penuntasan kasus-kasus hukum yang melibatkan MRS (Muhammad Rizieq Shihab) dan FPI yang menjadi kendaraan politiknya, baik yang lama maupun yang baru, menjadi PR yang tidak kalah penting. Karena MRS telah banyak melakukan perbuatan menghasut ummat untuk melanggar hukum, mengganggu keamanan dan ketertiban umum, bahkan mengancam kedaulatan negara. SKB K/L dibawah Koordinasi Menko Polhukam tanggal 30 Desember 2020 tentang penghentian aktivitas dan pelarangan pemakaian atribut FPI harus dijadikan momentum untuk menuntaskan PR ketiga ini.

PR keempat masih terkait erat dengan PR sebelumnya, yaitu semakin maraknya kelompok yang mengusung ideologi transnasional yang berpotensi menimbulkan berbagai ancaman tidak hanya Kamtibmas dan penegakan hukum tapi lebih dari itu yaitu mengancam ideologi negara Pancasila dan kedaulatan NKRI.

Disamping empat PR diatas, tentu saja masih banyak pekerjaan rumah Kapolri baru yang harus segera dituntaskan antara lain yang menyangkut kejahatan cyber, narkoba, korupsi serta integritas dan dedikasi dalam menegakkan hukum seluruh jajaran Polri agar semakin mendapat kepercayaan masyarakat.

Sebagai akibat pandemi Covid-19 yang mau tidak mau seluruh penduduk dunia memasuki era kebiasaan baru yang semakin padat teknologi. Secara teoritis bentuk-bentuk kejahatan juga akan mengalami transformasi yang menjadi tantangan utama dan pertama Kapolri baru.

Polri yang Promoter (profesional, modern dan terpercaya) yang sudah dicanangkan sejak Jenderal Tito Karnavian menjabat Kapolri, harus terus ditingkatkan. Profesionalitas seluruh anggota Polri yang dilengkapi dengan peralatan yang modern dan canggih serta diikuti dengan pembinaan personel yang berintegritas dan terpercaya, menjadi prekondisi yang harus dimiliki Polri, agar menjadi semakin relevan dengan kondisi dan tuntutan masyarakat Indonesia ke depan.

Penulis mencatat, ada kepincangan antara penindakan terhadap aksi terorisme dengan penindakan terhadap kelompok intoleransi dan radikalisme. Padahal ketiganya memiliki hubungan kausalitas, hulu dan hilir. Paham Intoleran membuahkan tindakan radikal yang menjadi benih lahirnya para teroris. Kalau untuk menumpas terorisme Polri memiliki Densus 88, kenapa Polri tidak membentuk Densus lain untuk mengikis habis kelompok Intoleran dan Radikalis?

Mungkin untuk itu, UU No.2/2002 tentang Kepolisian Negara perlu segera direvisi yang antara lain memberi kewenangan yang lebih luas kepada Polri dalam mengantisipasi semakin maraknya kelompok Intoleran dan Radikal dimaksud. Antara lain dengan mempertimbangkan rekomendasi Polri sebelum suatu Organisasi Kemasyarakatan baru diberikan Badan Hukum.

Dengan kewenangan yang lebih luas dalam menjaga dan mengawal Kamtibmas serta menegakkan hukum, dan dipimpin oleh seorang Kapolri yang tidak hanya berjiwa Bhayangkara tetapi juga memiliki keberanian, ketegasan, integritas dan dedikasi yang tinggi, maka harapan masyarakat ingin hidup aman, tenang dan damai di NKRI yang berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan menjunjung tinggi perbedaan (bhinneka tunggal ika) benar-benar terwujud.

Semoga Kapolri baru nanti, dengan dukungan semua komponen bangsa dan regulasi yang kuat, mampu mewujudkan seluruh harapan masyarakat tersebut di atas.***

Depok, 10 Januari 2021
Muhardi Karijanto, SE. MM.
Sekretaris Jenderal DPP Negeriku Indonesia Jaya (NINJA)

*) Konten di Rubrik Publicana merupakan tulisan dan opini pengirim yang dimuat oleh Redaksi Publicanews.

Berita Terkait

Komentar(4)

Login
  1. Siti Nur Anisah @Siti Nur Anisah12 Januari 2021 | 10:25:17

    Dalam menegakkan hukum, sosok Kapolri hendaklah berarti menolak intervensi dari manapun baik dari kalangan politisi maupun pejabat pemerintah.

    Kapolri juga harus bertindak adil dan berani menindak tegas bawahannya yang melanggar hukum.

  2. Tukang Komen @pemberiKomentar10 Januari 2021 | 21:15:16

    Seharusnya selalu lebih baik dari sebelumnya, semoga saja.

  3. Anak Gaul @gakasikah10 Januari 2021 | 20:08:59

    Jangan sampai cuma harapan palsu. Berhentilah nyakitin rakyat. Cukuplah dengan apa yang haq.

  4. Iis_osya @iis_osya10 Januari 2021 | 12:18:04

    Siapapun yg terpilih, bearti terbaik dr yg baik sdh tdk ada lg keraguan dan bisa mengemban amanat yg bener bener amanah.

Back to Top