Arkilaus Baho

'Integrasi Eksploitasi', Titik Pijak Pemekaran di Tanah Papua

publicanews - berita politik & hukumIlustrasi. (Net)
Oleh: Arkilaus Baho

PEMERINTAH Indonesia, melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, sebagai pengendali utama di Papua dan Papua Barat, Mahfud MD bilang, daerah tersebut akan ditambah tiga pemekaran wilayah Provinsi baru sehingga total ada lima provinsi. Menurutnya, pemekaran wilayah sejalan dengan Undang-Undang 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Sementara itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo menyatakan pemekaran Papua menjadi total lima wilayah tersebut semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat Papua. Sebab, Papua merupakan bagian tak terpisahkan dari Indonesia. Bambang Soesatyo, juga menyatakan pemerintah kini sedang menyusun sebuah Instruksi Presiden (Inpres) agar pembangunan di Papua lebih terintegrasi dari semua sektor kementerian dan lembaga. Dia menyayangkan selama ini pembangunan di Papua hanya dijalankan pada sektoral masing-masing kementerian dan atau lembaga tanpa adanya integrasi yang jelas.

Pemerintah akan melibatkan Kaukus Papua MPR yang bernama For Papua dalam program tersebut. Kaukus itu, kata Mahfud, akan mengkomunikasikan pelbagai perbedaan pendapat yang masih terjadi antara masyarakat Papua dengan pemerintah selama ini.

Titik Pijak
Dahulu oleh Belanda, Jepang, portugis, sekarang pemodal dari berbagai negara, Amerika dan Inggris serta Cina paling mendominasi pemupukan modal usaha. Penetrasi kapital besar negara luar masuk melalui BUMN negara dan kini paling banyak dikenal dengan usaha pribadi milik anak negeri.

Ada beberapa group usaha yang dikonversi sebagai multi national coorporat. Mereka klaim diri sebagai pengusaha pribumi Indonesia. Bisnis milik keluarga Cendana (Suharto), bukaka Group milik keluarga Jusuf Kalla, ANJ Group milik keluarga George Tahija, Artha Graha Group Milik Tomi Winata, Moerdaya Group milik Hartati Moerdaya, Menara Group yang jadi langganan komisaris oleh eks kapolri, Medco Group milik Arifin Panigoro, Group Salim, Group Edward Soerajaya. Belum lagi ada Risa Chalid, Surya Paloh, Luhut Binsar Panjaitan, Group keluarga Latif, dan lainnya.

Pebisnis nasional tersebut mengelola usaha di bidang mineral tambang tembaga, emas, batu bara, minyak, gas, perkebunan, kayu industri, jasa konstruksi, distribusi, perkapalan, transportasi laut udara dan darat, supermarket, barang dan jasa, otomotif dan lainnya. Mereka juga yang membiayai partai politik bahkan punya partai yang didalamnya banyak pejabat bukan?

Berbagai Hasil Eksplorasi Kekayaan Alam bumi Cenderawasih
Berbagai eksplorasi yang dilakukan oleh perusahaan swasta dan pemerintah telah menemukan cadangan mineral bernilai eksport. Sayangnya, produksi terhambat lantaran belum integrasinya berbagai aturan. Cadangan kekayaan alam tersebut tak meleset dari area yang hendak di mekarkan. Sebaimana, selama ini ada rencana pemekaran Provinsi Tabi, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Barat Daya.

Sebagaimana dilansir berbagai sumber, pada tahun 2009 PT ANTM menemukan potensi cadangan emas dan mineral yang sangat menjanjikan di kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, persisnya di Distrik Pepera, perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Kabarnya, disana ada emas, tembaga, batu bara, dan juga thorium, unsur kimia radioaktif yang lebih aman ketimbang uranium. Daerah tersebut berada di areal rencana pemekaran provinsi Papua Tengah?

Kementerian ESDM telah merilis 10 kandidat blok migas konvensional 2020. Dua blok migas diantaranya di Memberamo (rencana pemekaran provinsi Tabi)? dan Blok Cenderawasih III (rencana pemekaran Provinsi Papua Barat Daya)?

Kumawa di lepas pantai Papua bagian barat, Kofiau di lepas pantai Kepala Burung, Papua bagian barat, Cendrawasih di lepas pantai Teluk Cendrawasih, dan Northern Papua di daratan dan lepas pantai utara Papua. Blok Cendrawasih VIII, terletak di offshore Papua, dengan luas wilayah 5.612,42 km2. Minimum Komitmen Pasti Eksplorasi 3 tahun pertama yaitu: studi G&G dan akuisisi & prosesing seismik 2D 2.000 km serta minimum bonus tanda tangan sebesar US$ 2,5 juta. Sumber daya migas pada blok ini diproyeksi sebesar 3,84 triliun kaki kubik gas, dan 1,02 miliar barel minyak.

Badan Geologi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral tahun 2014, menyatakan cadangan minyak dan gas bumi terdapat di blok Asmat, bagian selatan Papua. Informasi tersebut diperoleh dari data survei lingkungan yang digabungkan dengan profil seismik yang telah ada sebelumnya, pengkajian informasi ini mengarah pada kemungkinan adanya cadangan minyak dan gas bumi (migas) di blok Asmat. Blok migas Asmat bagian dari rencana pemekaran provinsi Papua selatan?

Integrasi Eksploitatif
Integrasi eksploitasi merupakan titik pijak dari pemekaran provinsi di Pulau Papua bagian barat, mempermudah ijin produksi berbagai aset yang telah di eksplorasi. Pemekaran provinsi irjabar, sekarang Papua Barat, disaat ijin produksi LNG BP belum tuntas sebab masih satu provinsi yaitu Papua. Tahun 2007 provinsi Papua Barat definitif dilanjut skema bisnis 80-20 konsensi LNG BP tahun 2008. Begitu juga nasib Ijin produksi tambang uranium di pegunungan bintang terkendala oleh perpres moratorium hutan primer, ekspansi perkebunan sawit dan pangan lainnya di Merauke, Asmat, Bovendigul, yang makin merambah hutan dan merampas lahan, belum lagi ijin produksi migas dan tambang lainnya yang terkendala birokrasi dan kuota dana di wilayah lainnya.

Dengan adanya tiga daerah pemekaran baru, mempermudah luasan kapitalisasi dan perampasan lahan milik masyarakat adat yang tak lain warga Indonesia. Apa yang dikumandangkan oleh pemerintah pusat bahwa pemekaran DOB di Tanah Papua merupakan wujud integrasi Papua dalam NKRI, praktiknya justru integrasi eksploitatif yang dilakukan berungkali. Cara pandang eksploitasi masih menjadi titik pijak dalam mengatasi soal kesejahteraan dan keadilan.

Perlu di perhatikan, sejarah kedatangan pelaku eksploitasi di pulau Papua bagian barat diawali dengan laporan penemuan mineral tambang tembaga, emas, uranium, minyak, gas dan bouksit, pengelolaan kayu industri, kapas dan ikan, bernilai ekonomis.

Berlanjut kemudian penentuan status politik wilayah ini. Diawali dengan misi penjajakan Papua Barat, lalu integrasi, dilakukan pemekaran wilayah, berakhir dengan meningkatnya eksploitasi yang berdampak pada buruknya ekologi akibat pencemaran lingkungan, kecemburuan sosial, pelanggaran HAM yang makin keningkat, fasisme aparat bersenjata yang seenaknya membunuh atas klaim separatisme?

Integrasi administratif demi eksploitasi, pemerintah belum merubah paradigma mereka soal negri ini, yang seharusnya menjadikan sosio nasionalisme, kebangsaan dan kemanusian dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia.***

Arkilaus Baho
Aktivis Papua

*) Konten di Rubrik Publicana merupakan tulisan dan opini pengirim yang dimuat oleh Redaksi Publicanews.

Berita Terkait

Komentar(1)

Login
  1. Adinda @Prmthadinda13 September 2020 | 12:31:37

    "Sejarah kedatangan pelaku eksploitasi di pulau Papua bagian barat diawali dengan laporan penemuan mineral tambang tembaga, emas, uranium, minyak, gas dan bouksit, pengelolaan kayu industri, kapas dan ikan, bernilai ekonomis".

    Jangan sampai tujuan awal yang niatnya baik, malah berubah demi cuan.

Back to Top