Andri W Kusuma, Prakerja.org

KPK Lanjutkan Kajian Program Prakerja ke Penyidikan

publicanews - berita politik & hukumIniasiator Prakerja.org Andri W Kusuma. (Foto: TouTube)
Oleh: Andri W Kusuma

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan kajian terkait program Kartu Prakerja ke tingkat penyidikan. Kajian tersebut bagian dari kegiatan pengumpulan bukti dan keterangan (pulbaket).

Kajian ini sudah masuk ke pulbaket ranahnya penyelidikan, karena KPK sendiri menyatakan sudah ada temuan-temuan dalam proyek kartu prakerja.

Berdasarkan kajian KPK, peristiwa pidana diduga kuat telah ada dalam program yang menjadi janji Presiden Joko Widodo. Salah satunya dugaan konflik kepentingan dalam pelaksanaan pelatihan

KPK diharapkan lebih tegas untuk melanjutkan kembali kajian ini untuk ke ranah penyidikan. Beberapa temuan yang patut disorot, antara lain pelaksanaan pelatihan yang justru dilakukan platform online buka lembaga pelatihan.

Kemudian penunjukan langsung 8 mitra kartu prakerja tanpa proses lelang, hingga pelatihan yang sebagian besar sudah tersedia di media sosial lain secara gratis, termasuk prakerja.org.

Mens rea sangat terang benderang karena KPK menyatakan dalam pelatihan ini ada konflik kepentingan.

KPK telah merampungkan kajian atas program Kartu Prakerja besutan pemerintah Presiden Joko Widodo. Lembaga antirasuah itu juga telah mengirim hasil kajian tersebut kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto pada 2 Juni 2020.

Beberapa temuan KPK terkait program kartu prakerja antara lain, sekitar 9 juta calon peserta yang mendaftar bukan yang disasar oleh program ini. Kemudian penggunaan fitur face recognition dalam program ini dengan anggaran Rp30 miliar sangat tidak efisien untuk kepentingan pengenalan peserta.

Kerja sama dengan delapan platform digital tak melalui mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Sementara penetapan kerja sama bukan dilakukan oleh manajemen pelaksana.

Selain itu, terdapat konflik kepentingan pada lima platform digital dengan Lembaga Penyedia Pelatihan yaitu pada 250 pelatihan dari 1.895 pelatihan yang tersedia.

Kemudian materi pelatihan tak dilakukan dengan kompetensi yang memadai. Hanya 24 persen dari 1.895 pelatihan yang laik dikategorikan sebagai pelatihan.

Dari jumlah itu, hanya 55 persen yang layak diberikan dengan metode daring. Pelatihan yang memenuhi syarat baik materi maupun penyampaian secara daring hanya 13 persen dari 1,895
pelatihan.

KPK menemukan metode pelaksanaan program pelatihan secara daring berpotensi fiktif, tidak efektif dan merugikan keuangan negara karena metode pelatihan hanya satu arah serta tak memiliki mekanisme kontrol atas penyelesaian pelatihan yang sesungguhnya oleh peserta.

Atas beberapa temuan itu, KPK merekomendasikan pelatihan kartu prakerja gelombang ke-4 ditunda sementara sambil dilakukan evaluasi dari gelombang sebelumnya. Selain itu, mengusulkan agar program ini kembali berada di bawah Kementerian Ketenagakerjaan.

Inisiator Prakerja.org
Andri W Kusuma

*) Konten di Rubrik Publicana merupakan tulisan dan opini pengirim yang dimuat oleh Redaksi Publicanews.

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top