Asosiasi Daerah Penghasil Panasbumi Indonesia

Sengketa PLTP Dieng-Patuha Serahkan Pemerintah

publicanews - berita politik & hukumIlustrasi
Oleh: Asosiasi Daerah Penghasil Panasbumi Indonesia (ADPPI)

BERKENAAN dengan PT. Bumi Gas Energi (BGE) melaporkan Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Bareskrim MABES POLRI terkait Surat Nomor. B/6004/LIT.04/10-15/09/2017 tanggal 19 September 2017 yang ditujukan kepada PT. Geo Dipa Energi (GDE), yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, maka bersama ini perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

• Sengketa yang terjadi antara BGE dan GDE adalah sengketa kontraktual biasa, yang semestinya selesai melalui prosedur administratif dan hukum, jika para pihak saling menghormati dan berkomitmen menyelesaikan permasalahan secara cepat dan tidak saling merugikan.
• Kami menilai sengketa ini, sudah tidak lagi mengikuti prosedur administratif dan hukum dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan di bidang panas bumi, baik Keppres No. 22 Tahun 1981, Keppres No. 45 Tahun 1991, Keppres No. 76 Tahun 2000, UU Panas Bumi Nomor 27 Tahun 2003 dan UU Nomor 21 Tahun 2014.
• Beberapa pokok persoalan yang terjadi, mestilah dikaji dan diselesaikan dalam perspektif peraturan diatas, baik soal Wilayah Kerja Panasbumi (WKP), Ijin Usaha Panasbumi (IUP), sengketa kontraktual, kewenangan para pihak, dan lain sebagainya.
• Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam pengusahaan panasbumi di Indonesia, karena semua ruang lingkup pengusahaan, semestinya dapat diselesaikan dalam kerangka peraturan perundang-undangan bidang panasbumi oleh para pihak yang terkait.
• Kami berpendapat bahwa, pihak manajemen GDE memiliki keterbatasan kewenangan dalam hal menyelesaikan persoalan ini. Pokok persoalan merupakan kewenangan pemerintah, karena bermula dari masa transisi setelah ditinggalkan Himpurna California Energi (HCE) yang memenangkan gugatan arbitrase internasional. Kontrak antara GDE dan BGE berlangsung pada masa transisi dengan di bentuknya Badan Pengelola Dieng Patuha (BPDP) antara Menteri Keuangan, Pertamina dan PLN.
• Oleh sebab itu, sengketa antar para pihak merupakan kewenangan dan kewajiban pihak pemerintah (Kementerian ESDM). Hal ini diatur dalam UU Panasbumi, dimana penyelenggaraan pengusahaan panas bumi merupakan kewenangan pemerintah, termasuk kewenangan pembinaan dan pengawasan.
• Berkenaan dengan Surat Deputi Bidang Pencegahan KPK, kami menilai, bisa saja pihak KPK tidak memahami persoalan ini secara substantive dan komprehensif, sehingga memberikan pendapat yang tidak memadai dan keliru, baik formil, maupun materiil.
• Asosiasi Daerah Penghasil Panasbumi Indonesia (ADPPI) meminta Kementerian ESDM segera turun tangan, dan menjalankan kewenangannya menyelesaikan persoalan Lapang Panas bumi Dieng-Patuha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang panas bumi, dan prinsip menghormati kontrak kerjasama yang disepakati para pihak.

Jakarta, 13 Pebruari 2020

Ketua Umum
Asosiasi Daerah Penghasil Panasbumi Indonesia (ADPPI)
TTD
HASANUDDIN

*) Konten di Rubrik Publicana merupakan tulisan dan opini pengirim yang dimuat oleh Redaksi Publicanews.

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top