Dr Slamet Pribadi

Tantangan Polri ke Depan

publicanews - berita politik & hukumIlustrasi. (Foro: Kompas/Didie SW)
Oleh: Slamet Pribadi

PASCA diangkat dan dilantiknya Jenderal Polisi Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa, 23 Oktober 2019, maka sejenak terjadi kekosongan jabatan Kapolri. Segera kemudian Wakapolri Komjen Ari Dono menjabat sementara Kapolri.

Tidak beberapa lama kemudian Presiden mengusulkan ke DPR Komjen Idham Azis, yang masih menjabat Kabareskrim Polri. DPR menyetujui Idham Azis menjadi Kapolri setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan pada 30 Oktober 2019. Presiden melantik Komjen Idham Azis sebagai Kapolri sehari kemudian.

Babak baru kepemimpinan Polri telah dimulai, apalagi setelah ada pernyataan keras dari Presiden agar Penegak hukum tidak mecari-cari kesalahan dalam penegakan hukum dengan cara menggigit aparatur pelaksana pembangunan yang memerlukan kreasi dan innovatif. Oleh Presiden hal ini dipandang bisa menghambat investasi dan pembangunan, bahkan Presiden dalam kesempatan pernyataan keras tersebut menegaskan penegak hukum akan digigit oleh Presiden.

Pernyataan yang saya rangkum, menurut persepsi saya diatas, adalah sebuah sindiran dan tamparan keras kepada oknum penegak hukum yang hobi main-main dalam penegakan hukum. Rangkaian peristiwa yang menjadi catatan penting pimpinan negara ini, menurut saya, identik dengan catatan publik bertahun-tahun, selalu berulang-ulang, dimana peristiwanya langsung menusuk pada jantung kepentingan orang banyak oleh Polri, wabil khusus soal penegakan hukum. Publik masih memandangnya compang camping, meskipun dari sudut lain banyak keberhasilannya.

Tantangan ke depan pimpinan Polri dalam menghadapi era perubaan strategis adalah pentingnya melakukan penataan internal Polri, dimana masyarakat wajib memberikan masukan seluas-luasnya.

Pembenahan Renstra
Tak bisa terelakkan, kemajuan teknologi selalu mewarnai aspek kebijakan Pemerintahan saat ini. Teknologi menjadi bagian kebijakan untuk efisiensi pelayanan, yang membutuhkan kecepatan baik dalam proses, pengambilan kebijakan, termasuk evaluasi kebijakannya. Dengan pembelakukan revolusi industri 4.0, sistem di Kementerian dan Lembaga Pemerintah harus adaptif mengikuti perkembangan, sebagai perkembangan lingkungan strategis.

Bagi Polri, perkembangan lingkunan strategis itu sudah berubah hampir sebagian besar. Meski perkembangan itu terdapat sisi kelebihan dan kekurangan, namun kekurangan itu bisa dikelola dengan baik dengan pemberdayaan sumber daya manusia dan teknologi itu sendiri. Sentra pelayanan kepada masyarakat harus sudah menggunakan teknologi, antara lain bidang Administrasi Penyidikan, Administasi Kendaraan, Administrasi Keuangan, dan Administrasi Pelayanan kepada Masyarakat lainnya.

Memang tugas Kepolisian ada hal yang bisa dibuka dan ada yang tidak bisa dibuka kepada Publik, misalnya Aministrasi Penyidikan oleh Satuan Reserse Polri. Hal-hal yang bisa dibuka untuk umum, misalnya, soal perkembangan penanganan perkara, minimal bagi para pihak yang terkait atau pihak yang berkepentingan secara legal harus dapat mengakses perkembangan penyidikan itu. Dari sisi ini Polri banyak disorot, konon menempatkan urutan tertinggi komplain masyarakat.

Renstra Polri memberikan kontribusi penting di dalam arah kebijakan dan menjadi pedoman-pedoman umum kebijakan di bawahnya. Koreksi atas Renstra sebelumnya mutlak dilakukan agarlebih adaptif dengan perkembangan sosial masyarakat.

Budaya Organisasi
Barangkali membicarakan Budaya Organisasi ini bagi Kepolisian terlalu sering dijadikan tema asyiik perbincangan, baik di kalangan internal maupun eksternal kepolisian. Ratusan kali dijadikan tema, budaya organisasi ini masih tidak bergeming secara signifikan. Pelayanan terhadap masyarakat, khususnya bidang Reserse, selalu menjadi sorotan berbagai instansi bidang Pengawasan di luar Polri maupun internal Polri, bagaimana kemudahan akses para pihak atas kepentingannya, pelayanan tatkala pemeriksaan, penyelesaian laporan, dan lain-lain.

Dalam pengamatan saya 'penderitaan publik' ini banyak dirasakan oleh masyarakat terutama di luar kota-kota besar, di saat berhadapan dengan petugas-petugas reserse di daerah, yang umumnya terbebas dari pengawasan pimpinan pusat Kepolisian, keengganan media untuk kritis mengawasi institusi karena adanya kedekatan secara emosional dan personal, sehingga sarana kontrol menjadi tidak efektif.

Perlawanan masyarakat kecil-kecillan seperti membantah atau melawan petugas Lalu Lintas yang sedang berpakaian dinas, yang jelas-jelas perbuatan seperti ini adalah melanggar hukum. Namun faktanya institusi Polri tidak dapat berbuat apa-apa secara konstitusional, ketika diperlakukan seperti itu.

Budaya organisasi di Polri yang positif akan memberikan kontribusi penghormatan atas kewibawaan Polri sebagai Aparatur Penegak Hukum. Polri harus dibayangkan sebagai Bhayangkara Negara, Pelayan, Pelindung, Pengayom masyarakat, gagah, berani, berwibawa, tindak-tanduknya menyenangkan dan sedap dipandang. Pasukan Bhayangkara yang mempunyai Tri Brata dan Catur Prasetya yang agung ini akan menjadi pasukan atau aparatur yang ditakuti dan dihormati oleh kawan maupun lawan.

Penanganan Kejahatan Jalanan
Kejahatan jalanan adalah kejahatan fisik yang sering mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat. Gangguan sekecil apapun akan sangat berarti bagi keselamatan warga. Kejahatan jalanan bisa berada dimana mana, waktunya tidak beraturan, sasaranya tidak beraturan, pelakunya juga tidak beraturan stratanya. Seperti pemalakan di pasar-pasar terhadap sopir angkot, pemalakan oleh remaja sampai orang tua di jalur-jalur utama atas truk-truk pembawa bahan pokok, dimana peristiwa buruk itu dilihat langsung oleh masyarakat sekitar dan Polisi terdekat, akan tetapi tidak berbuat apapun untuk mencegah atau sengaja dibiarkan.

Soal keamanan, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dalam pasal 9 ayat (2) menyebutkan: “Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.” Dengan demikian Polisi harus hadir sebagai representasi dari Negara untuk melindungi masyarakat. Polisi harus mengimplementasikan ketentuan di atas dengan mengerahkan seluruh sistemnya di jalanan bersama komponen masyarakat, untuk memastikan tidak ada pemalakan di jalanan dan jalur-jalur ekonomi, tidak ada jambret di ruang-ruang publik, tidak ada kurir narkoba di sudut-sudut kampung, tidak ada corat-coret tembok dan toko-toko di pinggir jalan yang membuat kotor pemandangan di kota-kota.

Dengan amannya situasi, masyarakat dapat melakukan aktivitasnya dengan tenang, tanpa was was atas diri dan harta bendanya, apalagi aktivitas itu dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan hajat hidupnya termasuk untuk keluarganya. Resolusi Majelis Umum Nomor 35/169, yang mengesahkan Pedoman Perilaku untuk petugas Penegak Hukum, 17 Desember 1979, mengatakan “Menyadari bahwa sifat fungsi-fungsi Penegakan Hukum dalam menjaga ketertiban umum dan cara bagaimana fungsi-fungsi itu dilakukan memiliki dampak langsung terhadap kualitas hidup perseorangan serta masyarakat secara keseluruhan”. Dengan ini menunjukkan rasa aman sangat berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat.

Radikalisme
Saat ini memang belum ada definisi yang disepakati soal radikalisme, berbagai arti disampaikan beberapa kalangan sesuai penafsirannya sendiri. Namun secara umum dapat disampaikan radikalisme adalah cara berpikir dan perilaku yang mengakar dan eksklusif yang tidak tunduk kepada anasir-anasir yang disepakati umum, dan kemudian memaksakan cara pandang itu kepada pihak lain, bahkan dengan kekerasan dan menghalalkan semua cara, agar fahamnya diikuti.

Di Indonesia ada Pancasila yang menjadi Kesepakatan Nasional sejak Negara Republik Indonesia dan Pendiri Bangsa ini ada, dan sudah bertahun-tahun menjadi pegangan hidup, menjadi tradisi berabad-abad kehidupan Keindonesiaan. Cara pandang lain yang radikal terhadap Pancasila harus digerus habis oleh kita semua, tidak boleh ada di bumi Indonesia. Ini bukan kebebasan memilih dan melaksanakan ibadah dan kepencayaannya, namun lebih kepada soal keamanan dan melindungi keberagaman di Indonesia.

Radikalisme, seperti dalam definisi yang saya sampaikan di atas, sangat menolak keberagaman dan pemaksaan faham kepada pihak-pihak lain, bahkan dalam melakukan kampanyenya sering memutarbalikkan fakta, bernarasi negatif, membius dan memabukkan orang-orang yang memiliki pemahaman sesuatu masih ngambang, khususnya soal agama, yang kesimpulanya sebagai faham yang paling benar, padahal sejatinya tidak.

Polri bersama pihak terkait, dan juga masyarakat, harus memberangus cara-cara seperti ini. Yang belum terpapar dilakukan pencegahan sejak awal dengan cara-cara tertentu, bagi yang sudah terpapar disadarkan terlebih dahulu sampai dia sadar. Pembiaran terhadap radikalisme akan memberikan kontribusi gangguan keamanan secara umum, karena radikalisme adalah bibit dari Terorisme. Faham Radikal harus merasa ribet berkembang di Indonesia, karena Indonesia mempunyai Pancasila.

Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkoba
Membicarakan soal narkoba di Indonesia esensinya adalah membicarakan soal masa depan generasi di Republik Indonesia ini. Generasi muda dan anak-anak Indonesia tidak boleh terpapar penyalahgunaan narkoba, termasuk melakukan peredaran gelapnya. Kejahatan narkoba merupakan kasus penting Indonesia diantara kasus penting lainnya, seperti terorisme, korupsi, dan lain-lain.

Polri mempunyai perangkat dan kewenangan untuk mengelola hal ini, baik Bidang Pencegahan oleh Bimas Polri dan jajaranya, dan bidang Penyelidikan dan Penyidikan Oleh Direktorat Narkoba Bareskrim Polri. Tugas Polri soal ini dipertaruhkan untuk melaksanakan tujuan hukum, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Karena merupakan kasus penting di dalam praktik hukum pidana di Indonesia, maka Polri harus memberikan prioritas terhadap penanganannya.

Pemolisian Masyarakat
Pemolisian Masyarakat adalah upaya masyarakat untuk menjadi Polisi bagi diri sendiri dan lingkungannya, yang dimotori oleh Polri, melalui satuan kerja Bimas. Masyarakat diminta untuk menjadi partisipan yang baik untuk menjaga keamanan lingkungannya, masyarakat harus bisa mendeteksi lebih awal segenap kejadian di sekitarnya, sebab kejahatan itu lahir dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Sudah barang tentu masyarakatlah yang paling banyak tahu, di sisi lain masyarakat dapat mencari solusi-solusi atas persoalan kamtibmas di lingkungannya, meskipun dalam lingkup yang sederhana, ketika berhadapan dengan persoalan yang dirasakan mengandung kriminal maka Polri yang turun tangan.

Ini bukanlah sebuah konsep dan program yang menyerahkan persoalan kepada masyarakat, namun hal ini sebagai solusi atas rasio kecukupan jumlah Polisi dengan jumlah masyarakat, atau terbatasnya jumlah anggota Polri di seluruh Indonesia, maka pilihan terdekatnya adalah pemolisian masyarakat, menurut kemampuan dan kearifan lokal daerah masing-masing.

Polri tetap menjadi Penjuru utama Kamtibmas sebagaimana amanah UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, dimana Polri wakil Pemerintahan di bidang Perlindungan, Pelayanan, dan Pengayoman Masyarakat, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, serta Bidang Penegakan Hukum.

Demokrasi
Perkembangan demokrasi di Indonesia juga harus menjadi perhatian kebijakan strategis Polri. Demokrasi adalah hak rakyat untuk menjadikan negara ini Rumah Rakyat. Kebebasan dalam demokrasi harus berdasarkan konstitusi dan UU yang berlaku.

Banyak persoalan ketika kebebasan menjadi salah satu etika berdemokrasi, di situ ada perbedaan kepentingan, perbedaan politik, dan lain-lain. Untuk itu Polri harus bisa menjadi alat perubahan sosial sesuai dengan peran dan fungsinya, sebagaimana amanah yang diberikan UU Kepolisian kepada Polri.
Ada batas yang tipis antara kebebasan dan pengaturan, keduanya seakan berbenturan, yang sejatinya pengaturan itu perlu untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai warga negara. Apalagi Indonesia secara demografis dan geografis merupakan negara besar, yang masyarakatnya multikultur, multietnis, perlu peran negara yang kuat untuk mengatur hal tersebut. Elemen-elemen demokratis harus difahami oleh segenap anggota Polri dan menjadi bagian dari cara bertindak Polri dalam menangani personal yang ada di masyarakat.


Dr Slamet Pribadi
Pengamat Hukum dan Dekan FH Universitas Bhayangkara
Kombes (Purn) Polri

*) Konten yang ada di Rubrik Publicana merupakan rilis atau tulisan yang bersangkutan yang dimuat oleh Redaksi Publicanews. Isi menjadi tanggungjawab penulis/pengirim.

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top