DKPP Berhentikan Anggota Bawaslu Bolaang Mongondow

publicanews - berita politik & hukumKetua Majelis Alfitra Salamm membacakan perkara teradu dalam sidang kode etik. (Foto: DKPP)
PUBLICANEWS, Jakarta - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada dua penyelenggara pemilu dalam sidang pelanggaran kode etik.

Ketua Majelis Alfitra Salamm membacakan putusan terhadap teradu anggota Bawaslu daerah dengan nomor perkara 110-PKE-DKPP/III/2021 di ruang sidang DKPP.

"Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Susanto Mamontow selaku anggota Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sejak putusan ini dibacakan," kata Alfitra, dalam rilis DKPP, Rabu (23/6) malam.

DKPP juga menjatuhkan sanksi serupa terhadap Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Aceh dalam perkara kode etik 131-PKE-DKPP/IV/2021.

"Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Yunadi Harun Rasyid selaku ketua KIP Kabupaten Aceh Tengah sejak dibacakan putusan," ujar Alfitra.

Selain itu, DKPP juga menjatuhkan sanksi peringatan serta pemberhentian Wihelmus Degei dari jabatan Ketua KPU Kabupaten Nabire dalam perkara kode etik 116-PKE-DKPP/III/2021.

Dalam sidang kode etik itu, DKPP membacakan putusan terhadap 55 teradu dari 12 perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP). Jenis sanksi yakni peringatan keras, pencopotan jabatan ketua, dan pemberhentian ketat.

"Sebanyak 41 penyelenggara pemilu direhabilitasi nama baiknya oleh DKPP karena tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik maupun perilaku para penyelenggara pemilu," Alfitra menjelaskan. (imo)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top