Anggota DKPP Bongkar Skandal Penyelenggara Pemilu

publicanews - berita politik & hukumAnggota DKPP Alfitra Salamm saat meluncurkan buku 'Setitik Noda Pemilu Indonesia' di kantornya, Senin (14/6) malam. (Foto: DKPP)
PUBLICANEWS, Jakarta - Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) Alfitra Salamm menaruh perhatian terhadap beberapa kasus skandal penyelenggara pemilu dalam proses non tahapan.

"Mulai kasus perjudian, mabuk, percintaan, perselingkuhan, dan narkotika," kata Alfitra kepada wartawan dalam peluncuran buku Setitik Noda Pemilu Indonesia, di Jakarta, Senin (14/6) malam.

Alasan DKPP mengambil kasus perselingkuhan sebagai salah satu pelanggaran kode etik, menurutnya, karena ada penyelewengan kekuasaan atau abuse to power. Bagi DKPP, persoalan citra pejabat publik maupun penyelenggara negara sangat penting.

"Kalau ada relasi kekuasaan dan selingkuh itu kami anggap sebagai pelanggaran etik. Antara komisioner dengan staf, panwas dengan calon panwas, komisioner dengan PPK. Semua terjadi," ujar mantan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) itu.

Ia mengambil sebelas contoh kasus kode etik sebagai sub judul dalam membongkar aib para penyelenggara pemilu. Mulai dari Konsolidasi Hati Nurani di Bumi Seribu Pulau, Kawin Lari di Dekat Danau Toba, Kesempatan dalam Kesempitan di Pesisir Teluk Tomini.

Lalu, Hubungan Terlarang di Pulau Sumba, Menyandingkan Misigonis di Kota Pahlawan, Aji Mumpung di Kota Benur, Sudah Jatuh Tertimpa Tangga di Buton. Kehilangan Kontrol di Surga Wisata.

"Hampir sebagian besar kasus asusila ini kita istirahatkan alias diberhentikan. Jadi tidak semua urusan perselingkuhan itu disidangkan," Alfitra menjelaskan.

Kasus perselingkuhan trennya naik, meski tidak banyak namun meningkat. Oleh karena itu, DKPP memberi perhatian serius.

"Buku ini sebagai peringatan agar semua pejabat negara lebih berhati-hati dalam proses non tahapan," Alfitra menambahkan. (imo)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top