Pilgub Kalsel 2020

Temukan Politk Uang, Denny Indrayana Lapor ke Bawaslu

publicanews - berita politik & hukumDenny Indrayana di Kabupaten Banjar, Kalsel. (Foto: Instagram/dennyindrayana99)
PUBLICANEWS, Jakarta - Calon Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Denny Indrayana mendatangi Bawaslu melaporkan politik uang menjelang pemungutan suara ulang (PSU). Mantan Wamen Hukum dan HAM itu kecewa karena politik uang sengaja dibiarkan.

"Seperti dibiarkan saja, seperti tahu sama tahu. Ini kan sangat merugikan bagi demokrasi kita," kata Denny kepada wartawan di Jakarta, Senin (12/4).

Menurut mantan Guru Besar Fakultas Hukum UGM, itu praktik bagi-bagi uang kasat mata. Tiap rumah diberi Rp 100 ribu dengan penempelan stiker pasangan lawan kemudian dijanjikan Rp 500 ribu jelas PSU 6 Juni mendatang.

Ia juga menemukan fakta pelibatan aparat pemerintahan. Bahkan dari level RT-RW digaji Rp 2,5 juta, Kepala Desa digaji Rp 5 juta per bulan. "Mereka dibayar untuk menggalang suara pemilih. Dan ini sangat sistematis dan masif sekali,” ia menjelaskan.

Denny berharap laporan ke Bawaslu pusat ditindaklanjuti. "Bawaslu Kalsel tidak melakukan tindakan pencegahan maupun penindakan dan seolah melakukan pembiaran, padahal tidak sulit mengidentifikasi modus-modus tersebut,” ujarnya.

Dalam Pilkada Serentak 9 Desember 2020 lalu, Deny mengajukan gugatan sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). MK kemudian memerintahkan PSU di satu kecamatan di Kota Banjarmasin, semua TPS di lima kecamatan di Kabupaten Banjar, dan 24 TPS di satu kecamatan di Kabupaten Tapin.

Selain itu MK memerintahkan KPU mengganti semua anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di semua TPS di lokasi PSU. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top