Langgar Kampanye, Bawaslu Minta 182 Konten Dihapus

publicanews - berita politik & hukumAnggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar menyampaikan data konten yang melanggar kampanye di Kantor Kominfo, Jakarta, Rabu (18/11). (Foto: Humas Bawaslu)
PUBLICANEWS, Jakarta - Bawaslu telah memeriksa ratusan konten internet yang berpotensi disalahgunakan dalam tahapan kampanye Pilkada 2020.

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyebut total 380 konten internet telah diperiksa. "Dalam pengawasan konten internet, Bawaslu melakukan kerja sama dengan berbagai pihak," kata Fritz kepada wartawan di Kemenkominfo, Jakarta, Rabu (18/11).

Ia menjelaskan, sejak 26 September 2020 Bawaslu menerima laporan pelanggaran internet dari Direktorat
Jenderal (Ditjen) Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo).

"Data dari Kominfo hingga 19 November 2020, terdapat 38 jumlah isu hoaks," ujarnya.

Sebanyak 217 alamat URL dari laporan Kominfo yang telah dianalisis oleh Bawaslu. Hasilnya 65 alamat URL yang diduga melanggar Pasal 69 huruf c UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016, 10 alamat URL dinyatakan melanggar Pasal 62 PKPU No 13 Tahun 2020 jo Pasal 47 ayat (5) dan (6) PKPU No
11 Tahun 2020 jo Pasal 187 ayat (1) UU Pilkada, dan 2 alamat URL yang melanggar Pasal 28 UU ITE.

"Hasilnya, 77 alamat URL yang diuga melanggar. Selain itu, ada 9 laporan yang laporkan situs bawaslu dengan satu laporan diduga melanggar Pasal 62 PKPU 13 Tahun 2020 jo Pasal 187 ayat (1) UU Pilkada," Fritz menjelaskan.

Hasil pengawasan Bawaslu hingga 29 Oktober 2020 ada 36 laporan dugaan pelanggaran kampanye melalui media sosial yang masuk melalui Form A Online. Kajian kerja sama dengan Facebook mendapatkan penelusuran iklan kampanye aktif di ‘Ad Library’ Facebook.

Rinciannya 49 iklan kampanye aktif per 21 Oktober, 12 iklan kampanye aktif per 29 Oktober, 20 iklan kampanye aktif per 6 November, dan 24 iklan kampanye aktif per 13 November. "Total ada 105 iklan kampanye yang aktif diminta Bawaslu untuk take down," katanya.

Menurutnya, iklan kampanye
tersebut merupakan kampanye di luar jadwal sehingga melanggar Pasal 62 PKPU 13/2020 jo Pasal 47 ayat (5) dan (6) PKPU 11/2020 joPasal 187 ayat (1) UU Pilkada.

Berdasarkan 77 alamat URL yang diduga melanggar ditambah 105 iklan kampanye di luar jadwal, maka Bawaslu meminta take down 182 konten internet. Lalu tambahan 10 laporan yakni pelangaran kampanye, ujaran kebencian, disinformasi. (imo)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top