Penindakan Pelanggar Pilkada Harus Sama di Semua Daerah

publicanews - berita politik & hukumKetua Bawaslu Abhan usai menghadiri rapat dengar pendapat di DPR (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Ketua Bawaslu Abhan meminta jajaran pengawas di daerah menyamakan tafsir dalam menangani pelanggaran Pilkada. Ia metujuk Pasal 71 ayat 1,2 dan 3 UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016.

Pasal tersebut mengatur soal larangan-larangan calon petahana untuk menyalahgunakan kekuasaan, termasuk netralitas aparatur sipil negara (ASN).

"Kita ini lembaga struktural. Jangan sampai ada penerapan yang berbeda antar daerah, antara kota x dengan kota y. Kita harus sama dalam menerapkan aturan," kata Abhan kepada wartawan, Rabu (14/20).

Ia menegaskan, Bawaslu Kabupaten/Kota harus tetap berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi agar tidak terdapat perbedaan penerapan aturan. "Ada KPU yang menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu, ada yang tidak menindaklanjuti," ujarnya.

Menurutnya, ada penanganan kasus pelanggaran Pasal 71 yang berbeda di sejumlah daerah. Abhan merasa banyak tafsir terutama soal penghitungan hari dengan norma 'sejak' dan norma 'setelah' dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020.

"Ini penting untuk memastikan laporan kadaluarsa atau tidak. Soal waktu ini merupakan prinsip dalam penanganan pelanggaran. Semoga tidak ada lagi macam-macam versi," katanya.

Oleh karena itu, ia mengingatkan dalam melakukan penindakan pelanggaran harus mengedepankan protokol kesehatan dalam pelaksanaan pilkada tahun ini.

"Kerja sama sudah ditingkatkan melalui Pokja Satgas Covid-19, di mana langkah utama yang bisa dilakukan selain pencegahan yaitu dengan peringatan," ujar Abhan. (imo)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top