Meski Corona, Pilkada Tak Mengenal Penundaan

publicanews - berita politik & hukumBawaslu melakukan videoconference di kantornya, Selasa (17/3) perihal virus corona jelang Pilkada 2020. (Foto: Bawaslu.go.id)
PUBLICANEWS, Jakarta - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menegaskan bahwa dalam Undang-undang Pemilu tidak mengenal istilah penundaan Pilkada 2020.

Wacana penundaan tersebut berkaitan kebijakan pemerintah memperpanjang status bencana nasional Covid-19 hingga Mei mendatang.

"Undang-undang tidak mengenal istilah penundaan pilkada. Undang-undang mengatakan ada namanya pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan," ujar Fritz dalam video conference di Bawaslu, Jakarta, Selasa (17/3).

Ia menjelaskan aturan pemilihan lanjutan dan susulan sudah tertuang dalam Pasal 120 dan 122 mengenai kriteria daerah yang tidak dapat melaksanakan pemilu.

"Jadi ada kriteria berapa persen daerah tidak dapat dilanjutkan atau disusulkan," katanya.

Menurutnya, jika terjadi penundaan maka butuh perubahan undang-undang, salah satunya penambahan dana. "Perlu ada tahapan revisi UU jika ditunda," katanya.

Perihal virus corona dianggap gangguan, Bawaslu menyerahkan kebijakan pada pemerintah sekaligus melihat potensi daerah yang berdampak Covid-19.

"Kami sudah mengirimkan rekomendasi kepada KPU dengan nomor surat 0235 terkait hal-hal yang dipersiapkan KPu dengan menambah protokol baru terkait verifikasi," Fritz menjelaskan.

Hari ini Bawaslu melakukan video conference 34 provinsi guna menindaklanjuti surat edaran berisi imbauan kepada para pengawas pemilu untuk menerapkan protokol kesehatan dengan merumahkan sebagian karyawannya.

Meski begitu, Fritz mengaku para komisionet Bawaslu belum melakukan cek kesehatan. "Kalau cek suhu tubuh sudah. Kami belum merasakan ada gejala Covid. Mudah-mudahan tidak ada," katanya. (imo)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top