KPU Nilai Model Pemilu versi MK Tak Efektif

publicanews - berita politik & hukumIlustrasi
PUBLICANEWS, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) tetap mempertahankan pemilu serentak. Keputusan tersebut menjawab gugatan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). MK menegaskan pemilu yang konstitusional mengutamakan keserantakan.

MK pun memberikan opsi model pelaksanaan pemilu yang menggabungkan pemilu presiden, DPR, dan DPD secara serentak.

Menanggapi opsi tersebut, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi menilai tidak semua opsi yang ditawarkan MK layak dipertimbangkan.

Ia mencontohkan opsi pemilu dengan lima kotak suara yang menggabungkan pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota.

"Opsi itu sudah terbukti tidak manageable," kata Pramono di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/2).

Pramono mengatakan pemilu lima kotak suara juga membebani penyelenggara pemilu, khususnya yang bertugas di tingkat bawah. Ia kembali mengingatkan banyaknya anggota panitia pemungutan suara (PPS) yang meninggal akibat kelelahan.

Sementara opsi tujuh kotak yang disarankan MK, kata Pramono, juga tak layak dipertimbangkan karena makin memberatkan dalam pelaksanaannya.

Opsi tujuh kotak adalah menggabungkan seluruh pemilu dalam satu waktu, yaitu pemilu presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, gubernur, serta bupati/wali kota.

Dalam keputusannya, Rabu kemarin, Selain memutuskan tetap dipertahankan pemilu serentak, MK juga menawarkan enam model pelaksanan pemilu. Namun, MK juga memberi opsi pelaksanaan pemilu serentak diserahkan kepada pembuat undang-undang. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top