Pilkada 2020

Bawaslu-PPATK Perketat Pengawasan Mahar Politik

publicanews - berita politik & hukumKetua dan para komisioner Bawaslu. (Foto: bawaslu.go.id)
PUBLICANEWS, Jakarta - Bawaslu menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk meningkatkan pengawasan dana kampanye dan sumbangan dana partai politik bagi peserta calon Pilkada Serentak 2020.

"Kita bisa bersinergi dengan PPATK lebih mendalam lagi sesuai dengan kewenangan masing-masing," kata Ketua Bawaslu Abhan saat berkunjung ke Gedung PPATK, Jakarta Pusat, Kamis (13/2). 

Sementara Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar menyebut selain membantu pengawasan, peran PPATK dapat membantu mengetahui transaksi yang dilakukan oleh para peserta pilkada.

Oleh karena itu kerja sama ini dapat memperluas ruang lingkup seperti membuka kerja sama dengan pihak bank dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Kerja sama ini semakin ditingkatkan intensitas dan ruang lingkupnya dapat semakin menguatkan penegakkan hukumnya," ujar Fritz.

Ia menyinggung persoalan mahar politik yang terjadi saat Pilkada 2018 di Palangkaraya. Dalam kasus itu baik pemberi maupun penerima mahar mengakui ada transaksi namun bukti transfer telah hilang.

"Saat itu hakim meminta lebih dari satu alat bukti karena satu alat bukti saja tidak cukup di pengadilan," Fritz menjelaskan.

Komisioner Ratna Dewi Pettalolo mengklaim kerjasama Bawaslu dengan PPATK sudah ada kemajuan saat Pemilu 2019, yakni terdapat hasil analisis PPATK yang sifatnya rahasia.

"Hanya saja, dokumen informasi dari PPATK tidak bisa dipublikasikan dan dijadikan alat bukti," Ratna menambahkan. (imo)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top