Politik Uang dan Isu SARA Jadi Musuh Besar Pilkada 2020

publicanews - berita politik & hukumAnggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo. (Foto: Bawaslu.go.id)
PUBLICANEWS, Jakarta - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyebut politik uang dan isu SARA masih menjadi musuh besar dalam pesta demokrasi. Ia mengingatkan, praktik politik uang dalam Pilkada 2020 hanya akan menciptakan rantai korupsi di dalam penyelenggaraan negara.

"Politik uang dalam kontestasi pilkada berkorelasi positif terhadap realitas lahirnya kepala daerah yang tertangkap tangan oleh KPK," kata Dewi dalam keterangan pers, Sabtu (8/2).

Ia menegaskan politik uang telah menjadi budaya. Uang negara yang diperoleh dari pajak rakyat menjadi santapan ramai-ramai alias 'bancakan' elit politik daerah.

"Dalam jangka panjang, praktik vote buying (membeli suara) juga menciptakan mental bangsa yang rapuh. Betapa tidak, harga diri dan kehormatan rakyat rela dijual dengan harga murah," ujarnya.

Selain politik uang, Koordinator Divisi Penindakan dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu itu menilai politisasi SARA juga menyeruak dan mempengaruhi masyarakat.

"Ini berbahaya karena mendelegitimasi identitas SARA tertentu dengan mengunggulkan identitas yang lain," Dewi menegaskan.

Ia mengingatkan Pasal 69 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah soal larangan melakukan penghinaan kepada seseorang, agama, suku, ras dan golongan terhadap calon kepala daerah.

Dalam pasal yang sama, kampanye juga dilarang menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan dan atau kelompok masyarakat. Bagi siapapun yang menjalankan dua praktik itu, Dewi menambahkan, ancamannya yakni sanksi pidana.

"Hukum pidana Pilkada menjadi jalur paling baik sekaligus mencegah praktik penghinaan dengan menggunakan isu SARA," ujar Dewi. (imo)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top