Pilkada 2020

Bawaslu Larang Kepala Daerah Mutasi ASN Jelang Pilkada

publicanews - berita politik & hukumKetua Bawaslu RI Abhan. (Foto: Publicanews/dok)
PUBLICANEWS, Jakarta - Ketua Bawaslu RI Abhan melarang kepala daerah melakukan mutasi pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang Pilkada 2020. Ketentuan tersebut berlaku mulai hari ini.

Apabila ketentuan yang tertuang dalam Pasal 71 ayat 2 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada tersebut dilanggar, kepala daerah terancam sanksi administrasi dan pidana.

"Bahwa mengingat tanggal pelaksanaan penetapan paslon peserta pemilihan pada 8 Juli 2020 nanti, maka larangan mutasi jabatan enam bulan sebelum penetapan paslon, yakni pada 8 Januari 2020," kata Abhan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (8/1).

Sesuai Pasal 71 Ayat 5, ujar Abhan, jika melanggar bisa mendapatkan pembatalan atau diskualifikasi sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

"Ada juga ancaman pidana penjara paling lama enam bulan dan denda paling banyak Rp 6 juta berdasarkan Pasal 190," ia menambahkan.

Bawaslu telah menerbitkan Surat Edaran Nomor SS-2012/K.Bawaslu/PM.00.00/12/2019 tentang Instruksi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Tahun 2020 kepada Bawaslu Daerah yang Melaksanakan Pilkada.

Menurut Abhan, ASN harus netral. Petahana diminta tidak melakukan politisasi birokrasi sebagai calon
petahana.

"Karena bisa ada potensi kalau nanti mutasi hanya berdasarkan suka atau tidak suka ASN itu sendiri akan jadi korbannya," ia menjelaskan.

Sementara itu anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengingatkan, ASN dikontrol langsung oleh pemerintah maupun
pemerintah daerah. Hal ini karena mereka rentan dipolitisasi oleh petahana peserta pilkada.

"Maka perlu adanya larangan mutasi bagi ASN untuk menjaga suasana kerja dalam pemerintahan," Afif menegaskan. (imo)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top