Lembaga yang Tangani Pelanggaran Pemilu Terlalu Banyak

publicanews - berita politik & hukumAnggota DKPP Alfitra Salamm dalam Rakertas yang diadakan oleh Setjen Dewan Ketahanan Nasional di Hotel Ciputra, Jakarta, Selasa (29/10). (Foto: Humas DKPP)
PUBLICANEWS, Jakarta - Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Alfitra Salamm mengatakan bahwa lembaga yang menangani perkara pelanggaran pemilu terlalu banyak. Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Kerja Terbatas (Rakertas) yang diadakan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional di Hotel Ciputra, Jakarta, Selasa (29/10).

"Pintu masuk menangani pelanggaran ini terlalu banyak, ada MK (Mahkamah Konstitusi), Bawaslu, kepolisian, PTUN. Terlalu banyak," ujar Alfitra dalam rapat bertema 'Rencana Kontinjensi Nasional Pemilu Kepala Daerah 2020'.

Rakertas ini terbagi dalam delapan kelompok diskusi dengan berbagai tema. Menurut Alfitra, pintu masuk untuk menangani perkara pelanggaran Pemilu memang memungkinkan adanya alternatif-alternatif bagi para pencari keadilan. Namun, ia menilai kurang efisien sehinga perlu dibentuk satu lembaga khusus yang menangani perkara khusus kepemiluan.

"Coba buat satu peradilan saja, tuntaskan satu. Saya tidak tahu, apakah Bawaslu atau DKPP yang jadi embrionya," kata mantan peneliti LIPI itu.

Selain Alfitra, pembicara lain dalam diskusi yakni anggota KPU Pramono Ubaid Tanthowi serta perwakilan dari Kemendagri, Polri, TNI, Mahkamah Agung (MA), BIN, dan Kemenkominfo.

Alfitra menjelaskan, dalam aspek integritas, dari seluruh aduan soal pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang masuk ke DKPP, sebagian besar yang diadukan adalah penyelenggara Pemilu ad hoc atau yang tingkatnya di bawah Kabupaten/Kota.

"Dilematisnya, mencari orang untuk penyelenggara Pemilu di level bawah ini sulit. Padahal integritas di bawah tingkat Kabupaten/Kota ini rawan sekali untuk main uang," Alfitra menambahkan.

Oleh karena itu, ia memberi masukan agar KPU dan Bawaslu berhati-hati dalam merekrut penyelenggara Pemilu di level ad hoc, khususnya dalam tahapan Pilkada serentak 2020. Hal tersebut untuk meminimalisir adanya orang-orang yang sebenarnya merupakan bagian dari tim sukses kontestan.

Dalam aspek pencalonan, Alfitra mengusulkan agar jalur independen lebih dipermudah agar lebih menghidupkan suasana demokrasi di daerah. (imo)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top