Tes Wawasan Kebangsaan

Ombudsman Minta Jokowi Ambil Alih Kasus Novel Baswedan cs

publicanews - berita politik & hukumNovel Baswedan mewakili 75 pegawai yang tak lolos TWK memberikan keterangan kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (8/6). (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Ombudsman meminta Presiden Joko Widodo untuk mengambil alih proses peralihan status kepegawaian 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN). Pimpinan KPK menyatakan ke 75 pegawai tersebut tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Dalam penelitiannya, Ombudsman menemukan terjadi praktik maladministrasi dilakukan KPK dalam proses tersebut. Rekomendasi kepada Jokowi untuk mengambilalih proses alih status pegawai KPK ini merupakan salah satu dari empat saran Ombudsman.

"Surat (berisi) saran-saran ini kami sampaikan ke Presiden agar temuan maladministrasi yang didapati oleh pemeriksaan Ombudsman bisa ditindaklanjuti, diambil langkah-langkah selanjutnya," ujar Ketua Ombudsman Mokh. Najih dalam keterangnnya, Rabu (21/7).

Anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng menambahkan, Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan manajemen ASN perlu mengambil alih kewenangan yang didelegasikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) KPK dalam pengalihan status 75 pegawai KPK menjadi pegawai ASN.

Ombudsman juga menyarankan Presiden untuk membina pimpinan KPK, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait perbaikan kebijakan dan administrasi kepegawaian yang berorientasi pada asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik.

"Presiden melakukan monitoring terhadap tindakan korektif yang disampaikan Ombudsman kepada BKN untuk menyusun peta jalan (roadmap) manajemen kepegawaian, khususnya ihwal mekanisme, instrumen, dan penyiapan asesor terkait pengalihan status pegawai jadi ASN di masa depan," begitu bunyi paparan Ombudsman RI.

Robert menjelaskan, koreksi kepada KPK dan BKN karena adanya maladministrasi dalam proses pelaksanaan asesmen. Oleh karena itu kepada 75 pegawai tersebut dialihkan statusnya menjadi pegawai ASN sebelum 30 Oktober 2021.

Diketahui, pimpinan KPK menggunakan hasil TWK tersebut untuk menonaktifkan 75 pegawai, salah satunya penyidik senior Novel Baswedan. Kemudian, pada 25 Mei 2021, diputuskan 24 dari 75 pegawai masih dimungkinkan untuk 'dibina' sebelum diangkat menjadi ASN. Sebanyak 51 pegawai sisanya akan diberhentikan pada November mendatang.

Kasus kontroversial ini mengundang polemik berbagai pihak. (feh)

Berita Terkait

Komentar(1)

Login
  1. Anak Gaul @gakasikah24 Juli 2021 | 19:23:50

    Repot amat jadi presiden ya. Apa apa minta presiden turun tangan. Kasih orang lain yang mikir.

Back to Top