Tes Wawasan Kebangsaan

Ombudsman Minta 75 Pegawai Diangkat Jadi ASN, KPK Tunggu Dokumennya

publicanews - berita politik & hukumPerwakilan pegawai KPK melapor ke Ombudsman RI pada 19 Mei 2021 mengenai polemik TWK. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - KPK menghormati hasil pemeriksaan Ombudsman terhadap prosedur dan proses pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). Salinan dokumen hasil pemeriksaan Ombudsman tersebut telah diterima KPK.

"Kami telah menerima salinan dokumen dimaksud dan segera mempelajarinya lebih detail dokumen yang memuat saran dan masukan dari Ombudsman tersebut," ujar Plt Jubir KPK Ali Fikri dalam rilisnya, Rabu (21/7).

Saat ini KPK juga masih menunggu putusan MA tentang hasil uji materi atas Perkom Nomor 1 Tahun 2021 dan putusan MK atas gugatan yang diajukan oleh beberapa pihak.

"KPK menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di kedua lembaga tersebut, yaitu MA dan MK," kata Ali.

Menurut Ali, sampai hari ini KPK tidak pernah memberhentikan 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) untuk menjadi ASN.

"Selanjutnya, sebagai lembaga negara yang taat hukum, KPK akan menghormati setiap putusan hukum. Dan, KPK akan memberitahukan kepada publik," Ali menambahkan.

Siang tadi Ombdusman menyatakan KPK dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan penyimpangan prosedur dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK). Cacat prosedur itu tampak dari penandatangan nota kesepahaman dan kontrak swakelola dalam pelaksanaan TWK.

Ada empat rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh Ombudsman ke KPK. Salah satunya meminta pimpinan KPK segera mengalihkan status 75 pegawainya yang tidak lolos TWK diangkat sebagai ASN sebelum 30 Oktober 2021.

Ali benar, sampai hari ini KPK belum memecat pegawai yang tak lolos KPK. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang menjelaskan bahwa dari 75 pegawai yang tak lolos, 24 dinyatakan masih bisa dibina. Sedangkan sisanya tidak bisa bergabung lagi dengan KPK.

"Yang 51 tentu karena sudah tidak bisa dilakukan pembinaan, tentu tidak bisa bergabung lagi dengan KPK," kata Alex di Gedung BKN, Jakarta Timur, 25 Mei 2021. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top