Ombudsman Nyatakan Terjadi Cacat Prosedur TWK KPK

publicanews - berita politik & hukumAnggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng. (Foto: YouTube/ombudsman RI)
PUBLICANEWS, Jakarta - Ombdusman Republik Indonesia (ORI) menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan penyimpangan prosedur dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK). Cacat prosedur itu tampak dari penandatangan nota kesepahaman dan kontrak swakelola dalam pelaksanaan TWK.

Anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng mengatakan, nota kesepahaman pengadaan barang dan jasa melalui swakelola antara Sekjen KPK dan Kepala BKN ditandatangani pada 8 April 2021, dan kontrak swakelola diteken pada 20 April 2021.

"Namun dibuat tanggal mundur 27 Januari 2021," ujar Robert dalam keterangan virtual melalui akun YouTube Ombudsman RI, Rabu (21/7).

Menurut Robert, pelaksanaan TWK berlangsung pada 9 Maret 2021 sehingga TWK dilakukan sebelum nota kesepahaman dan kontrak swakelola itu ada.

"Ini penyimpangan prosedur yang buat kami cukup serius, baik dalam tata kelola suatu lembaga dan terkait masalah hukum," ia menegaskan.

Kesimpulan Ombudsman yaitu KPK dan BPN telah melakukan penyimpangan prosedur dalam pelaksanaan TWK. Penyimpangan itu yaitu membuat kontrak mundur dan pelaksaan TWK sebelum ada penandatangan nota kesepahaman kontrak swakelola.

Selain penyimpangan dalam tahap penetapan proses asesmen TWK, Ombudsman juga melihat ada potensi maladministrasi dalam rangkaian proses pembentukan kebijakan proses peralihan pegawai KPK menjadi ASN.

"Kemudian dalam proses pelaksanaan dari peralihan pegawai KPK menjadi ASN," kata Ketua Ombudsman Mokh Najih

Ia menjelaskan hasil temuan tersebut akan disampaikan kepada Ketua atau pimpinan KPK dan Kepala BKN. Kemudian surat kepada Presiden Joko Widodo untuk menindaklanjuti hasil temuan tersebut.

Selain Ombudsman, kasus TWK juga tengah bergulir di Komnas HAM. Komnas menargetkan penyelesaian laporan itu pada Juli 2021 tentang ada tidaknya tindak pelanggaran HAM.

Diketahui lewat TWK sebanyak 75 pegawai KPK dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena tidak lulus TWK, salah satunya penyidik senior KPK Novel Baswedan. Kemudian pada 25 Mei 2021 diputuskan 24 dari 75 pegawai masih dimungkinkan untuk dibina sebelum diangkat menjadi ASN.

Sebanyak 51 pegawai sisanya tidak memungkinkan untuk dibina berdasarkan penilaian asesor. Ke-51 telah berstatus nonaktif dan akan diberhentikan pada November mendatang. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top