Hari Ini MK Putuskan Gugatan Uji Materi UU KPK

publicanews - berita politik & hukumPegawai KPK melakukan aksi menolak revisi UU KPK, di Gedung KPK, September 2019. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutus uji materi atau judicial review Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa (4/5). Beleid itu dikenal sebagai UU Nomor 19 Tahun 2019 yang merupakan hasil perubahan dari UU Nomor 30 Tahun 2002.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana berharap MK mengabulkan uji formal dan uji materi UU KPK. Menurutnya, revisi UU tersebut bertentangan dengan banyak keputusan MK.

"Untuk independensi, UU KPK baru menabrak putusan MK tahun 2006 dan tahun 2011," kata Kurnia dalam rilisnya, Selasa pagi.

Ia juga menyebutkan kebijakan SP3 melanggar putusan MK tahun 2003 yang telah meletakkan pondasi independensi kelembagaan KPK sebagai suatu hal utama bagi lembaga pemberantasan korupsi.

Keganjilan terjadi dengan pembentukan Dewan Pengawas (Dewas) KPK dan segala tugas barunya. "Salah satu tugas yang hingga saat ini sulit diterima logika hukum adalah memberikan atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan," ia menambahkan.

Desakan agar MK mengabulkan gugatan juga disampaikan Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti. Ia mengingatkan bahwa dengan revisi UU KPK maka akan banyak surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terbit di KPK.

"Lihat saja pemberian SP3 kasus BLBI. Jelas, ini merupakan luka bangsa," katanya memberikan contoh.

Hal senada pernah disampaikan 50 guru besar yang mengatasnamakan Koalisi Guru Besar Antikorupsi Indonesia. "Alih-alih memperkuat, eksistensi UU Nomor 19 Tahun 2019 justru memperlemah pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK," ujar Emil Salim, salah satu peneken surat kepada MK.

Para guru besar berpandangan UU No. 19 Tahun 2019 secara terang benderang telah melumpuhkan lembaga antirasuah, baik dari sisi profesionalitas ataupun integritasnya. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top