PUBLICANEWS, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memandang penting kehadiran TNI/Polri di Papua. Apalagi Kelompok Kriminal Senjata (KKB) Papua kerap melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil.

“Kalau TNI-Polri tidak mengambil peran, tentu masyarakat kita akan mengalami berbagai tindakan persekusi, kekerasan, dan lain-lain,” kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik pada acara Rapim TNI-Polri 2021, seperti ditayangkan kanal YouTube Tribrata Humas Polri, Senin (15/2).

Itu sebabnya, ia membantah, jika ada yang mengatakan Komnas HAM mendukung penarikan pasukan TNI/Polri yang bertugas di Papua. “Bagaimana mungkin TNI-Polri dipulangkan dari Papua sementara ada masalah di sana,” ujarnya.

Menurut Taufan, negara yang berdaulat, jika ada kelompok tertentu bersenjata, apalagi melakukan tindakan-tindakan melawan hukum mengganggu masyarakat, stabilitas politik, tentu itu kewajiban TNI-Polri untuk melakukan langkah efektif dan terukur, sesuai dengan standar hak asasi manusia.

“Sebagai wujud kehadiran Negara dalam menjamin keamanan masyarakat Papua yang di teror dan menjadi korban beringasnya KKB,” ia menegaskan.

Taufan menduga selama ini ada pihak-pihak yang justru melemahkan kekuatan TNI dan Polri dalam menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Sebagai salah satu institusi yang melindungi HAM, TNI-Polri justru harus diperkuat di Papua. (feh)