Edhy Berdalih Ekspor Benur Diketahui Presiden dan Untungkan Nelayan

publicanews - berita politik & hukumEdhy Prabowo saat masih Menteri Kelautan dan Perikanan menunjukkan budidaya benih lobster atau benur. (Foto: Istimewa)
PUBLICANEWS, Jakarta - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan peraturan menteri (Permen) yang mengizinkan ekspor benih lobster atau benur digodok enam bulan dan melibatkan pemangku kepentingan. Drafnya sudah dilaporkan kepada Presiden Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet.

Beleid tersebut, ia menjelaskan, melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholders).

"Semua terlibat. Dan kami laporkan juga dengan Menko, enggak sendirian. Bandingkan dengan Permen yang dulu melarang, yang keluarnya hanya satu minggu, sangat berbeda," kata Edhy seusai diperiksan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (22/2). "Jadi ini semua ada uji akademisnya, ada uji teknisnya, ada melibatkan stakeholders pelaku usaha. Tidak muncul begitu saja," ia menambahkan.

Menurutnya, tidak ada tumpang tindih. Edhy mengaku menerbitkan Permen tersebut sesuai perintah presiden agar menteri bekerja ekstra.

"Bukan kah itu perintah Presiden, extra ordinary work, kerja, kerja, kerja. Ini yang kita lakukan dan saya ingin ini jalan. Tim Due Diligent ini sementara, sampai nanti bener-bener jadi, ini kan barang baru, bukan barang yang sudah ada lama," politikus Partai Gerindra itu menjelaskan.

Edhy juga mengklaim hadirnya Permen dapat membantu masyarakat meningkatkan taraf hidupnya. Penangkap ikan dan lobster jadi memiliki penghasilan tambahan.

"Kalau menangkap lobster, satu orang kalau harganya Rp 5 ribu sehari, dapat 100 (ekor), ada Rp 500 ribu pendapatannya. Siapa yang mau ngasih uang mereka itu? Negara sendiri sangat terbatas untuk itu," ujarnya.

Edhy mengatakan, dengan beleid yang ia keluarkan, Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sektor kelautan dan perikanan dalam tiga bulan mencapai Rp 400 miliar. "Bandingkan dengan peraturan yang lama, seribu ekor hanya Rp 250 rupiah," katanya.

Dalam kasus ini KPK menduga Edhy menerima sejumlah uang dari pemilik PT Dua Putra Perkasa (DPP) Suharjito. DPP telah 10 kali mengirim benih lobster melalui jasa PT Aero Citra Kargo (ACK). Perusahaan ini, melalui Surat Keputusan Menteri KPK Nomo 53/KEP MEN-KP/2020 tentang Tim Uji Tuntas menjadi pemegang monopoli ekspor benur, yang diteken Edhy pada 14 Mei 2020.

KPK menduga ACK, yang dikelola Siswadhi Pranoto Loe, merupakan perusahaan milik Edhy Prabowo dan pengusaha Yudi Surya Atmaja. Saham Edhy diduga menggunakan nama atau nominee Amiril Mukminin dan Ahmad Bahtiar.

Selain Edhy, KPK turut menetapkan tersangka kepada Staf Khusus Menteri KP Andreau Misanta Pribadi dan Safri, dan sekretaris pribadi Amiril Mukminin. Kemudian Siswadhi dan Ainul Faqih selaku staf istri Edhy. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top