Seknas Jokowi Sebut Presiden Tak Akan Ganti Jaksa Agung

publicanews - berita politik & hukumSekretaris Jenderal (Sekjen) Seknas Jokowi, Dedy Mawardi. (Foto: Istimewa)
PUBLICANEWS, Jakarta – Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi membantah sinyalemen Ketua Umum Jokowi Mania (Joman) Immanuel Ebenezer yang mengatakan akan ada pergantian Jaksa Agung pada reshuffle kabinet ke depan.

“Kami berpendapat tak ada niat Presiden Jokowi untuk me-reshuffle Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di tengah moncernya prestasi Kejaksaan Agung dalam memberantas korupsi,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Seknas Jokowi, Dedy Mawardi, di Jakarta, Senin (22/2).

Dedy memberi contoh, kasus mega korupsi BUMN Jiwasraya, justru di tangan Jaksa Agung Burhanuddin pelaku korupsi dihukum seumur hidup dan uang negara triliunan rupiah bisa diselamatkan. Belum lagi dalam kasus ASABRI, yang kini tengah disidik.

Potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan, kata Dedy, sangat besar, dan para pelaku kemungkinan besar akan dituntut hukuman seumur hidup juga.

“Masak sih Jaksa Agung yang penuh prestasi memberantas korupsi itu mau diganti. Gak masuk akal,” Dedy menegaskan.

Presiden Dikabarkan Akan Reshuffle Lagi 3 Menteri

Ketika ditanya akan ada 5 nama menteri yang di-reshuffle dalam waktu dekat, menurut Dedy hingga saat ini belum ada info reshuffle dari Presiden Jokowi yang diterima oleh ketua-ketua organ relawan Jokowi.

“Semua menteri lagi fokus bekerja keras memulihkan perekonomian negara akibat pandemi Covid-19,” Dedy menambahkan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Relawan Joman Immanuel Ebenezer mengkonfirmasi akan ada perombakan kabinet. Noel, panggilan Immanuel, mengklaim perombakan kabinet itu dilakukan setelah pergantian Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto

Salah satu nama yang akan di-reshuffle itu adalah Jaksa Agung ST Burhanuddin. Kenapa diganti, Noel menyatakan karena diindikasikan terkait dengan mafia pupuk, mafia hukum, dan mafia tanah. (*/feh)

Berita Terkait

Komentar(1)

Login
  1. de'fara @shahiaFM22 Februari 2021 | 21:51:43

    Melihat kondisi spt ini, memang pak presiden jangan dulu mengganti jajaran pembantunya yg masih fokus pandemi.
    Kecuali kl sdh tdk bisa bekerja sesuai target dan arahannya. Sebaiknya diganti untuk bisa bersinergy dg yg lainnya.

Back to Top