KPK Temukan Masalah Perizinan Kelapa Sawit di Papua Barat

publicanews - berita politik & hukumIlustrasi perkebunan kelapa sawit di Papua (Foto: kabarpapua)
PUBLICANEWS, Jakarta - KPK akan menyampaikan rekomendasi hasil evaluasi perkebunan kelapa sawit di Provinsi Papua Barat. Rekomendasi ini dihasilkan setelah KPK bersama sebelas lembaga terkait, baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, melakukan berbagai kegiatan dan pertemuan dengan pemangku kepentingan.

Sebelas lembaga yang melakukan evaluasi bersama KPK adalah Dinas TPHBun Papua Barat, Dinas Perkebunan tingkat Kabupaten, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kantor Wilayah Pajak, Dinas PUPR Papua Barat, Dinas ATR/BPN Papua Barat, Dinas Kehutanan Papua Barat, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Papua Barat, Dinas Penanaman Modal dan PTSPPapua Barat, dan BPKH Papua Barat.

Plt Jubir Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding mengatakan, evaluasi perizinan kelapa sawit ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari penandatanganan Deklarasi Penyelamatan Sumber Daya Alam di Tanah Papua pada 20 September 2018. Hal ini sejalan dengan amanat Inpres No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktifitas Perkebunan Kelapa Sawit.

"Tujuan dari evaluasi perizinan kelapa sawit ini adalah untuk perbaikan tata kelola sebagai satu upaya pencegahan korupsi, mendorong penerimaan negara dari sektor kelapa sawit, serta menyelamatkan hutan yang tersisa di tanah Papua," ujar Ipi dalam rilisnya, Senin (22/2).

Hingga Januari 2021, kata Ipi, tim telah melakukan evaluasi 10 perusahaan. Sebanyak delapan di antaranya sudah dilakukan pengecekan lapangan. Saat ini sedang disusun berkas final oleh tim evaluasi perizinan. Selain melakukan evaluasi izin perkebunan, tim juga melakukan analisis peraturan kebijakan.

Tim menemukan bahwa ekspansi industri kelapa sawit membawa persoalan tersendiri ke Tanah Papua.

"Beberapa masalah yang menjadi temuan tim evaluasi adalah pelanggaran berbagai perizinan, praktik deforestasi hutan alam dan lahan gambut menjadi perkebunan kelapa sawit, pembukaan lahan dengan cara bakar, tidak tersalurkannya pemerataan ekonomi kepada masyarakat sekitar areal konsesi, konflik tenurial, serta persoalan yang muncul terkait dengan kewajiban pembangunan kebun plasma," Ipi menjelaskan.

Persoalan ini perlu untuk diselesaikan secara cepat terutama mengingat hutan di Papua merupakan benteng terakhir hutan hujan tropis di Indonesia. Provinsi Papua Barat memiliki wilayah konsesi perkebunan kelapa sawit seluas 576.090,84 hektar yang digarap 24 perusahaan.

Dari jumlah tersebut, hanya 11 perusahaan yang telah memiliki HGU dan/atau melakukan penanaman. Dari total luas wilayah konsesi perkebunan kelapa sawit di Provinsi Papua Barat tersebut, 383.431,05 hektar di antaranya masih berupa hutan.

Untuk mengatasi persoalan ini, Tim Evaluasi tengah menyusun rekomendasi yang akan disampaikan kepada Gubernur, Bupati, dan Pemerintah Pusat.

KPK berharap perbaikan tata kelola perkebunan kelapa sawit bisa dilakukan sehingga menutup peluang terjadinya korupsi, bisa mengoptimalkan potensi penerimaan pajak, mengefektifkan penegakan hukum di bidang sumber daya alam, dan menjaga kelestarian hutan. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top