GP Ansor Desak Kemendagri Tak Perpanjang SKT FPI

publicanews - berita politik & hukumBanser dan GP Ansor melakukan parade Merah Putih di Purwokerto, Minggu (15/11). (Foto: Radar Banyumas)
PUBLICANEWS, Jakarta - Front Pembela Islam (FPI) belum mendapatkan Surat Keterangan Terdafatar (SKT) sebagai organisasi massa di Kemendagri. Masa berlaku SKT FPI telah habis sejak 20 Juni 2019 sehingga ormas tersebut menjadi organisasi tak terdaftar.

Menanggapi hal tersebut Garda Pemuda (GP) Ansor meminta Mendagri untuk tidak memperpanjang SKT walaupun telah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Agama. Ketua Pimpinan Wilayah GP Ansor DKI Jakarta Saiful Dasuki menilai FPI telah mengancam persatuan bangsa.

"Seharusnya Mendagri tidak memperpanjang izin FPI karena telah menjadi ancaman persatuan dan kesatuan berbangsa dan negara," kata Saiful dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (21/11).

Saiful juga mendukung upaya pembubaran FPI. Bahkan sekalipun dilakukan oleh TNI, GP Ansor tetap mendukung. "Kalau FPI sudah dianggap ancaman bagi negara, maka TNI harus melibas mereka," ujar Saiful.

Ketiadaan SKT membuat FPI bukan sebagai ormas tetapi lebih dari sekadar perkumpulan. Kemendagri tidak mengeluarkan SKT karena persoalan di AD/ART ormas bentuk Rizieq Syihab pada 1998 itu.

Namun, FPI menganggap tidak penting memiliki SKT. Wakil Sekretaris FPI Aziz Yanuar mengatakan FPI tetap ingin menjadi pembela agama dan pelayan umat. Ia menambahkan bahwa FPI sebagai ormas mandiri yang tidak pernah meminta dana dari APBN. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top