FPI Ormas Perkasa di Tengah Kepungan Pembubaran

publicanews - berita politik & hukumPemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab menyapa simpatisannya saat tiba di daerah Puncak, Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11). (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Front Pembela Islam (FPI) menegaskan tak peduli atas status ormas itu yang belum terdaftar di Kementerian Dalam Negeri. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI memang masih terganjal di kementerian yang dipimpin mantan Kapolri Jenderal (Purn) Tito Karnavian.

"FPI enggak peduli," kata Wakil Sekretaris FPI Aziz Yanuar saat dihubungi wartawan, Sabtu (21/11).

Aziz menegaskan SKT tak memberi manfaat bagi FPI. Tanpa selembar pengesahan, ujarnya, FPI tetap ingin menjadi pembela agama dan pelayan umat. Ia bahkan menegaskan FPI sebagai ormas mandiri yang tidak pernah meminta dana dari APBN.

Sikap tak acuh tersebut seolah menjawab pernyataan Kapuspen Kemendagri Benny Irwan, Jumat kemarin. Benny menjelaskan bahwa SKT yang diajukan FPI belum disetujui karena ada persyaratan yang belum dipenuhi.

Benny menyinggung mengenai AD/ART ormas bentukan Rizieq Syihab pada 1998 itu. "Seharusnya AD/ART memuat klausal tentang penyelesaian konflik internal. Karena belum dipenuhi sehingga SKT belum bisa diperpanjang," Benny menjelaskan.

Proses pengajuan SKT FPI memang sudah diajukan sejak pertengahan tahun lalu. Namun, hingga peralihan dari Mendagri Tjahjo Kumolo hingga Tito SKT ormas itu tetap jalan di tempat.

Bahkan, Menko Polhukam Mahfud MD sempat menggelar pertemuan dengan Mendagri dan Kementerian Agama membahas FPI di penghujung November 2019. Memang, Fachrul Razi kemudian memberikan rekomendasi perpanjangan izin FPI.

Rekomendasi mantan Wakil Panglima TNI itu setelah pengurus FPI membuat surat bermaterai berisi pernyataan setia kepada NKRI, Pancasila, dan UUD 1945, serta tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Jika Fachrul Razi meloloskan FPI, kegamangan ada pada Tito. Apalagi, muncul tekanan di DPR terutama dari partai koalisi pemerintah yang mempersoalkan Pasal 6 dalam AD/ART ormas keagamaan tersebut.

Pasal 6 AD/ART FPI berbunyi "Visi dan misi FPI adalah penerapan syariat Islam secara kafah di bahwa naungan khilafah Islamiah menurut manhaj nubuwwah, melalui pelaksanaan dakwah, penegakan hisbah dan pengamalan jihad.

Tito yang pernah merorehkan tinta emas dalam pemberantasan teroris saat berkarir di kepolisian menyoal diksi khilafah yang dianggap sensitif. Pemaknaan khilafah sebagai ideologi atau sistem negara akan bertentangan dengan prinsip NKRI.

Ia juga menyoal istilah hisbah meskipun kerap dimaknai amar ma'ruf nahi mungkar. Namun, perintah untuk mengajak kepada hal-hal yang baik dan mencegah hal-hal yang buruk tersebut kerap diwarnai main hakim sendiri.

Kemudian tentang visi dan misi FPI yang menyebutkan hendak menerapkan Islam secara kafah di bawah naungan khilafah Islamiah dengan munculnya NKRI bersyariah membuat keraguan.

Upaya menghambat laju FPI sebenarnya sudah kerap disuarakan. Bahkan mengarah kepada desakan pembubaran. Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, misalnya, termasuk yang lantang mengehendaki FPI dibubarkan.

Ketika FPI melakukan banyak aksi kekerasan melalui sweeping dengan alasan penegakan aturan hukum, di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Gus Dur mengatakan Islam tak perlu dibela.

"Saya minta agar FPI dibubarkan. Kalau tidak ya kita bubarkan sendiri. Memangnya hanya pemerintah yang bisa bertindak," ujarnya dalam konferensi pers di kantor Nahdlatul Ulama pada 2008.

Desakan agar FPI dibubarkan, juga disuarakan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat menjadi pejabat gubernur setelah Jokowi memulai berkantor di Istana Negara.

Ketika itu, FPI menolak Ahok sebagai gubernur. Bentrok di Balaikota terjadi. Enam petugas kepolisian terluka dan bebatuan serta kotoran sapi dilempar ke Balaikota. Ahok yang ditolak karena bukan dari golongan mayoritas kemudian melayangkan pengajuan pembubaran FPI.

Surat diajukan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 11 November 2014. Surat bernomor 2513/-072.25 itu ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya.

Kini, ancaman pembubaran FPI kembali muncul. Penegasan itu disampaikan Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman. Sikapnya itu disampaikan setelah munculnya protes TNI menurunkan baliho bergambar Rizieq Syihab.

"Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar, enggak ada itu. Jangan coba-coba pokoknya. Kalau perlu FPI bubarkan saja itu, bubarkan saja. Kalau coba-coba dengan TNI, mari," kata Dudung dalam apel dengan 1.500 pasukan, Jumat pagi kemarin.

Pernyataan Dudung ini segaris dengan penegasan Panglima TNI Maresekal Hadi Tjahyanto pada awal pekan lalu. Panglima didampingi Pangkostrad, Danjen Kopassus, Dankormar, dan Komandan Korpaskhas menyatakan siap menjaga persatuan bangsa dari provokasi berbungkus identitas.

Bahkan, untuk menunjukkan kesiapan dan kekompakan, Hadi melakukan sidak ke tiga pasukan super elite dari tiga matra TNI. Tak hanya, itu show of force kekuatan TNI ditunjukkan dengan mendadak berhentinya konvoi pasukan Komando Operasi Khusus (Koopssus).

Konvoi pasukan dengan kendaraan perang itu berhenti tepat di depan Jalan Petamburan 3 yang menjadi markas FPI. Mereka membunyikan sirene. Sebuah kesengajaan sekaligus (mungkin) peringatan. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top