Setelah Dikritik, KPK Akhirnya Tinjau Ulang Mobil Dinas

publicanews - berita politik & hukumSekjen KPK Cahya H. Harefa (kiri) konferensi pers soal peninjauan kembali pengadaan mobil dinas, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (16/20) malam. (Foto: Humas KPK)
PUBLICANEWS, Jakarta - Setelah mendapat kritik berbagai pihak karena dinilai tidak sensitif, KPK akhirnya menyatakan akan meninjau kembali pengadaan mobil dinas. Melalui Sekjen Cahya Hardianto Harefa, KPK mrngatakan sungguh-sungguh mendengar segala masukan masyarakat.

"Kami meninjau kembali proses pembahasan anggaran untuk pengadaan mobil dinas jabatan tersebut dan saat ini kami sedang melakukan review untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku," ujar Cahya Hardianto Harefa dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (16/10) malam.

Cahya menjelaskan usulan anggaran pengadaan mobil dinas 2021 ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pimpinan, Dewan Pengawas, dan pejabat struktural KPK. Ia merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 150/PMK.06/2014 terkait
perencanaan kebutuhan barang milik negara.

Proses pengajuannya, Refa menambahkan, telah melalui mekanisme sejak review angka dasar yang meliputi review dan kebutuhan dasar belanja operasional.

Mengenai spesifikasi kendaraan yang diajukan beserta harga satuannya, mengacu pada standar biaya pemerintah serta berpedoman pada SBSK (Standar Barang Standar Kebutuhan) yang telah ditetapkan pemerintah.

Dua Anggota Dewas KPK Juga Tolak Mobil Dinas

"Selama ini pimpinan, Dewas, pejabat struktural dan seluruh pegawai KPK tidak memiliki kendaraan dinas. Khusus pimpinan dan Dewas KPK ada tunjangan transportasi yang telah dikompensasikan dan termasuk dalam komponen gaji," ujar Refa.

Bila kendaraan dinas dimungkinkan untuk 2021, maka tunjangan transportasi yang selama ini diterima dipastikan tidak akan diterima lagi.

Sebelumnya, rencana pengadaan mobil dinas ini menuai sorotan. Kabarnya mobil untuk pimpinan KPK seharga Rp 1 miliar-Rp 1,4 miliar. 

Dewas KPK menyatakan tidak mengetahui soal pengajuan mobil dinas ini. Mereka juga menyatakan menolak mobil dinas yang konon penganggarannya telah disetujui oleh DPR. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top