Pengelolaan Aset Setneg Senilai Rp 571,5 Triliun Tak Beres

publicanews - berita politik & hukumTaman Mini Indonesia Indah di Jakarta Timur. (Foto: istimewa)
PUBLICANEWS, Jakarta - KPK melakukan koordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara untuk kerja sama penertiban dan pemulihan Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola Setneg senilai Rp 571,5 triliun. Rapat koordinasi berlangsung di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (15/9) kemarin.

“Aset-aset milik negara yang menjadi perhatian kami, yaitu Gelora Bung Karno (GBK), Kemayoran, dan Taman Mini Indonesia Indah (TMII),” ujar Kepala Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi Pencegahan Wilayah II KPK Asep Rahmat Suwandha dalam keterangan tertulisnya, Rabu (16/9).

Berdasarkan data yang dikumpulkan KPK, pemanfaatan aset-aset tersebut belum optimal menyumbang bagi pemasukan keuangan negara. Padahal Kementerian Sekretariat Negara merupakan salah satu instansi pemerintah yang menjadi perhatian KPK.

Oleh karena itu KPK akan melakukan pendampingan Kemensetneg dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset untuk menghindarkan kerugian negara. "Harapannya penataan BMN ini akan meningkatkan kontribusi kepada penerimaan keuangan negara,” kata Asep.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Kemensetneg Setya Utama menyambut baik pendampingan KPK untuk menertibkan tiga tersebut. Ia berharap penertiban juga meliputi aset lainnya.

“Sebagai contoh Monumen Nasional (Monas), Semanggi, dan Gedung Veteran,” ujar Setya.

Agenda penertiban dan pemulihan BMN ini mendapatkan dukungan kuat dari Menteri Sekretaris Negara. Menurut Setya, Setneg saat ini mengelola aset senilai tidak kurang dari Rp 571,5 triliun.

Setya menjelaskan, per 15 September 2020, Kemensetneg mengelola Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Komplek (PPK) GBK senilai Rp 347,8 triliun, Kemayoran Rp 143,4 triliun, TMII Rp 10,2 triliun, dan Gedung Granada (Veteran) Semanggi Rp 2 Triliun.

“Sedangkan aset Monas belum dicatat oleh Kemensetneg karena dalam proses sertifikasi. Sesuai pengukuran BPN luas kawasan Monas adalah 716.906 meter persegi,” Setya menambahkan.

Salah satu kendala yang dihadapi, ia menambahkan, untuk menagih kewajiban para penyewa karena konflik dengan pihak ketiga atau swasta. "Padahal, kewajiban penyewa untuk membayar kontrak sudah ditetapkan sejak awal," ujarnya.

Soal aset GBK, KPK mengidentifikasi empat persoalan. Pertama, pencatatan ganda dalam penetapan status tanah GBK dan penggunaan perjanjian bersama.

Kedua, ada aset yang dikuasai pihak lain tanpa perjanjian, sehingga terjadi pemanfaatan tanpa perjanjian. Penyewa juga belum membayar royalti serta hak guna bangunan (HGB) di atas tanah hak pengelolaan (HPL).

Ketiga, ada aset yang proses kepemilikannya belum selesai. Dan, keempat, aset komersil dengan kontribusi yang perlu ditinjau ulang.

Sementara aset Kemayoran, KPK telah memperoleh ringkasan permasalahan hukum dalam kerja sama dengan mitra.

Untuk aset TMII, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1977 tentang Taman Mini Indonesia Indah, aset tersebut dimiliki oleh negara yang dikelola oleh Yayasan Harapan Kita. Sudah terdapat naskah penyerahan TMII dari Yayasan Harapan Kita kepada Pemerintah Pusat. Saat ini penguasaan dan pengelolaan masih dilakukan oleh Yayasan Harapan Kita.

"Selain itu, KPK mendapatkan informasi bahwa pada 2017 telah dilaksanakan legal audit TMII oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), dengan tiga opsi rekomendasi pengelolaan, yaitu TMII menjadi BLU, pengoperasian oleh pihak lain, atau Kerja Sama Pemanfaatan (KSP),” Asep menjelaskan.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, KPK akan mengadakan rapat terpisah dengan masing-masing pengguna BMN tersebut agar beres. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top