Alumni ITB Desak Din Syamsuddin Dicopot dari Majelis Wali Amanat

publicanews - berita politik & hukumDin Syamsuddin. (Foto: Instagram/@m_dinsyamsuddin)
PUBLICANEWS, Jakarta - Sejumlah alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) yang mengatasnamakan diri Gerakan Anti Radikalisme meminta Din Syamsuddin dicopot dari keanggotaan Majelis Wali Amanat ITB.

Perwakilan alumni Achmad Sjarmidi mengatakan, permintaan itu dituangkan dalam surat yang mencantumkan 1.355 nama alumni kampus tersebut.

"Pak Din Syamsuddin dinilai para alumni telah melanggar statuta ITB," ujarnya, Jumat (26/6).

Statuta ITB menegaskan bahwa hubungan eksternal dengan pihak pemerintah, alumni, tokoh masyarakat, dan komunitas harus dikelola dengan baik dan berkesinambungan.

Menurut Achmad, permintaan pencopotan dilayangkan setelah mencermati pernyataan-pernyataan, sikap, serta sepak terjang mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu.

Para alumni berbagai jurusan di ITB dari angkatan 1957 hingga 2014 tersebut tidak sependapat dengan pernyataan Din yang mengatakan adanya rona ketidakjujuran dan ketidakadilan dalam proses pengadilan sengketa hasil pemilihan presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi. Pernyataan Din tersebut disampaikan pada webinar bertajuk 'Menyoal Kebebasan Berpendapat dan Konstitusionalitas Pemakzulan Presiden di Era Pandemi Covid-19' pada 1 Juni 2020.

"Pak Din telah melontarkan prasangka buruk terhadap pemerintah, menuduh pemerintah Indonesia otoriter dan represif, menuduh Presiden Joko Widodo membangun sistem kediktatoran konstitusional," Achmad menjelaskan.

Din Syamsuddin Mundur, Jokowi: Penggantinya Banyak

Alumni juga memaparkan beberapa kesimpulan, antara lain Din secara konsisten selalu mengambil sikap konfrontatif terhadap pemerintah, berharap terjadi konflik dengan pemerintah, dan tak segan untuk menyerang pemerintahan Jokowi dengan tuduhan-tuduhan negatif yang dianggap tak cukup memiliki validitas.

Bahkan, dalam penilaian para alumni ITB, Din cenderung mudah melontarkan pernyataan agitatif kepada masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik, cenderung berkarakter radikal, dan ditengarai memiliki antipati tertentu terhadap figur Jokowi.

Berdasar jejak digital, kata Achmad, Din pernah menghadiri dan berpidato dalam konferensi khilafah internasional pada 2007.

Apa yang dilakukan Din tersebut dianggap bertentangan dengan Statuta ITB yang dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB dan Peraturan MWA tentang Penetapan Tri Dharma dan Otonomi Pengelolaan ITB PTNBH.

Din Syamsuddin pernah diangkat Jokowi sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban. Namun, ia mundur sebelum Pilpres 2019.

Pernyataan sikap ini dilayangkan ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Ketua Wali Amanat ITB.

Pengangkatan Din sebagai anggota majelis wali amanat IBP belum genap dua bulan. (feh)

Berita Terkait

Komentar(1)

Login
  1. Anak Gaul @gakasikah27 Juni 2020 | 19:21:26

    harus bersikap tegas. Yg miring kiri miring kanan, harus diluruskan.

Back to Top