Virus Corona

Pemerintah Harusnya Karantina Wilayah Sebelum Parah

publicanews - berita politik & hukumAnggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani. (Foto: Dpr.go.id)
PUBLICANEWS, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani meminta pemerintah pusat segera memberlakukan karantina wilayah. Hal ini untuk menekan laju penyebaran Covid-19.

Menurut Netty, jangan sampai pemerintah baru tergesa-gesa melakukannya setelah keadaan semakin parah.

"Sejak awal wabah ini muncul di Wuhan dan kemudian mengakibatkan pemulangan WNI dari sana, saya sudah mengingatkan pemerintah terkait penyiapan instrumen hukum yang diperlukan saat harus memberlakukan karantina wilayah. Langkah antisipasi ini seharusnya sudah dilakukan jauh hari,” ujar Netty dalam rilisnya, Senin (30/3).

Padahal, ia mengingatkan, ndang-undang tentang karantina kesehatan sudah berlaku sejak 2018. Namun sampai saat ini pemerintah belum mengeluarkan peraturan pemerintah sebagai petunjuk pelaksana (juklak) implementasinya.

Netty meminta pemerintah bersikap tegas dalam melindungi rakyat. "Jangan benturkan nasib rakyat dengan hukum atau konstitusi. Harus ada keberanian melakukan upaya terobosan di tengah situasi darurat," ujar politikus PKS itu.

Oleh karena itu, Netty menyarankan agar Presiden memberikan izin dan dukungan kepala daerah yang bersiap melakukan karantina wilayah.

“Wilayah zona merah yang rawan dan banyak mobilitas manusia seperti Jakarta, sudah saatnya diijinkan lakukan karantina wilayah. Jakarta saat ini sudah menjadi epicenter," katanya.

Ia menilai sejumlah wilayah yang telah melakukan karantina wilayah memberi hasil positif, yakni meminimalisasi penyebaran Covid-19. Kedua, membatasi pergerakan atau mobilitas masyarakat keluar masuk tanpa mengetahui statusnya apakah ODP atau PDP.

"Ketiga, mengurangi imported case ke daerah. Keempat, mempermudah pendataan (tracking) atau kategorisasi kesehatan masyarakat," politikus PKS itu menjabarkan.

Ia meminta pemerintah pusat dan daerah menjamin kebutuhan dasar masyarakat selama karantina sebagaimana diatur undang-undang. Misalnya, memastikan distribusi logistik dan pangan aman di seluruh wilayah Indonesia, baik yang terdampak Covid-19 ataupun tidak.
Kemudian memastikan kesiapan tenaga kesehatan di daerah, lalu negara memastikan keamanan dan keselamatan jiwa dan raga masyarakat.

Agar proses pemberlakuan karantina wilayah efektif, Netty mengatakan perlu koordinasi sebaik mungkin antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI/Polri dan unsur masyarakat.

Masyarakat pun diminta mematuhi semua aturan karantina wilayah jika sudah diberlakukan. "Jika melanggar maka ada sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan ini," ujarnya. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top