Dewas KPK Sebut Izin Geledah Bukan untuk Konsumsi Publik

publicanews - berita politik & hukumTumpak Hatorangan Panggabean dalam jumpa pers di Gedung ACLC C1 KPK, Selasa (14/1). (Foto: Publicanews/Hartati)
PUBLICANEWS, Jakarta - Dewan Pengawas Komisi meminta awak media tidak perlu menanyakan kembali soal izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan yang tengah dilakukan penyidik KPK.

Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan hal ini lantaran izin dari dewas itu adalah merupakan bagian dari proses penyelidikan maupun penyidikan bahkan itu masuk dalam berkas perkara yang akan dibawa ke pengadilan.

"Oleh karenanya, izin itu merupakan informasi yang bukan bebas disampaikan kepada publik. Termasuk yang dikecualikan oleh undang-undang informasi keterbukaan. Harapan saya teman-teman, jangan tanya-tanya apakah KPK sudah keluarkan izin? Dewas sudah mengeluarkan izin atau belum. Saya tidak akan bisa ngomong itu, karena itu adalah rahasia," ujar Tumpak di Gedung ACLC C1 Jakarta, Selasa (14/1).

Meski demikian Tumpak membeberkan mekanisme proses perizinan penggeledahan. Ia menjelaskan, pengajuan izin penggeledahan dilakukan secara berjenjang mulai dari penyidik kepada Direktur Penyidikan hingga Pimpinan.

Dari pimpinan, kemudian dibuat surat permohonan izin yang diajukan ke Sekretariat Dewas. Tumpak mengatakan surat permohonan tersebut akan diterima dan diteliti terlebih dahulu oleh fungsional sebelum sampai di meja Dewas.

"Sampai kami, Dewas akan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan secara kolektif dan kolegial. Baru kemudian disampaikan ke penyidik, ke pimpinan KPK. Itu prosesnya 1x24 jam," katanya. 

Untuk itu Tumpak menegaskan, pihaknya tidak akan memperlama proses perizinan penggeledahan. Menurut Tumpak belum dilakukannya penggeledahan bisa saja karena permohonan izin belum disampaikan kepada Dewas.

"1x24 sejak permohonan itu diajukan. Jadi perhatikan saja, mungkin belum ada diajukan. Kalau sudah diajukan 1x24 jam (jawaban permohonan sudah diberikan Dewas). Kasus kemarin penggeledahan sudah kami berikan izin dan mereka sudah menggeledah kan," katanya.

Di sisi lain, menurut Tumpak bila penyidik KPK belum melakukan penggeledahan hal tersebut merupakan bentuk strategi penyidik. Dewas tidak mencampuri hal itu. Yang pasti, ujar Tumpak, izin yang dikeluarkan Dewas tersebut berlaku selama sebulan.

"Itu bukan menjadi masalah di kami. Di sana ada strateginya juga. Penyidik punya strategi kapan harus menggeledah. Itu tidak kami campuri. Kami hanya memberikan izin 1x24 jam sejak pengajuan permohonan. Kapan mereka mau menggeledah? Serah dia. Cuma dalam izin kami kami sebut, izin ini hanya berlaku selama 30 hari untuk penggeledahan. Kapan? Itu kewenangan penyidik," ujar Tumpak. (Han)

Berita Terkait

  • Tidak ada berita terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top