PDIP Batal Digeledah, Demokrat: Nikmatnya Partai Penguasa

publicanews - berita politik & hukumKantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Jakarta. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Tim Penyidik KPK tertolak ketika akan memasang garis KPK di Kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro. Pada Rabu (8/1) itu, Komisoner KPK Wahyu Setiawan dan anak buah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto baru saja digelandang dalam sebuah operasi senyap KPK.

Petugas keamanan kantor DPP PDIP menutup rapat gerbang dengan alasan tidak ada izin dari atasan. Menurut Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, penyidik KPK sudah menunggu cukup lama kemudian pergi karena harus bergerak ke tempat lain.

Hal itu mengundang komentar dari politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean. "Nikmatnya menjadi Hasto dan partai penguasa. Penegak hukum pun tak berkutik! @KPK_RI," cuit Ferdinand, dalam akun Twitter-nya @ferdinadhaean2, Senin (13/1).

Biasanya KPK memasang garis KPK beberapa saat setelah OTT. Namun, dalam kasus itu, tim KPK baru akan menggeledah DPIP pada pekan ini setelah mendapat izin dari Dewan Pengawas KPK. Jeda waktu itu menimbulkan banyak spekulasi.

"Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum memasuki babak baru di republik ini. Para pelaku korupsi atau suap diberi kesempatan untuk menghilangkan barang bukti. Hancur!"
kata Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat itu.

Tertundanya penggeledahan juga menimbulkan kecurigaan eks Ketua KPK Abraham Samad. Tujuan penggeledahan itu agar menemukan bukti hukum secepat-secepatnya. Itulah mengapa sebelum ini, OTT dan geledah itu selalu barengan waktunya," cuit Abraham Samad, Minggu kemarin.

Hal senada disampaikan pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar. Ia menyebutkan penggeledahan yang tertunda berpotensi hilangnya barang bukti perkara. "Pertama kali dalam sejarah, penggeledahan diumumumkan waktunya dan penggeledahan dilakukan setelah 4 hari OTT," kata Fickar menegaskan.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti UU No 19 Tahun 2019 terbukti mempersulit kinerja KPK dalam melakukan berbagai tindakan pro justicia. ICW membandingkan dengan UU No 30 Tahun 2002 yang menyebutkan penggeledahan yang sifatnya mendesak tidak membutuhkan izin dari pihak mana pun. (feh)

Berita Terkait

  • Tidak ada berita terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top