Jokowi Bantah Tudingan Pratikno cs Kumpulkan DPD Golkar

publicanews - berita politik & hukumPresiden Joko Widodo. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Presiden Joko Widodo angkat bicara menanggapi tudingan kubu Bambang Soesatyo yang menyebutkan tiga menterinya mengintervensi Partai Golkar menjelang Munas. Mereka mengumpulkan Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Tingkat I Golkar.

"Itu isu-isu yang biasa dalam politik," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (2/2).

Menurut Jokowi, sebagai partai besar dan memiliki pengalaman panjang dalam politik, tidak mungkin ada intervensi. Apalagi, ditudingkan kepada Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, dan Menko Maritim Luhut Pandjaitan.

"Setneg intervensi Golkar jagoan Mensesneg. Kenal satu DPD pun enggak. Ada Setkab, apa urusannya dengan munas Golkar? Itu urusan internal partai," kata Jokowi.

Jika Luhut berperan dalam Munas, ia menambahkan, karena latar politiknya yang berasal dari Golkar. Begitu juga menteri lainnya seperti Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita dan Menpora Zainudin Amali.

"Kalau misal ada menteri Pak Luhut, Pak Luhut kan Golkar, atau Pak Agus Gumiwang kan Golkar, Pak Amali kan Golkar," Jokowi menjelaskan.

Presiden menegaskan sikapnya agar Golkar bisa secara demokratis menentukan pimpinannya. "Kita tahu sebagai partai besar, penting sekali Golkar dalam menjaga stabilitas politik nasional, juga ikut kontribusi besar dalam pembangunan nasional," ujarnya.

Tudingan kubu Bamsoet itu juga telah dibantah Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Ia mengatakan kabar tersebut berita bohong.

"Saya itu bahkan jangankan ngumpulin, jangankan menelpon. Tahu ketua DPD Golkar saya enggak tahu. Siapa ya ketua DPD Golkar DKI, siapa ya? Saya enggak ada. Itu hoaks pooll," kata Pratikno.

Kabar tiga menteri Jokowi mengadakan pertemuan dengan ketua DPD I Partai Golkar itu diembuskan oleh Ketua Tim Pemenangan Bamsoet sekaligus Ketua Bidang Organisasi dan Daerah DPP Partai Golkar Taufik Hidayat.

"Demokrasi Munas Golkar dirampok Pratikno cs," ujar Taufik, akhir pekan lalu. Ia mengungkapkan ada campur tangan pemerintah yang mengadakan pertemuan Mensesneg, Menko Maritim, dan Menseskab, dengan para ketua DPD. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top