SKT Masih Bermasalah, FPI Ingin Tegakkan Khilafah

publicanews - berita politik & hukumIlustrasi FPI. (Foto: RRI.co.id)
PUBLICANEWS, Jakarta - Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ormas FPI belum bisa dikeluarkan.

"Ada permasalahan, sehingga tidak bisa dikeluarkan sekarang. Ya, itu aja," kata Mahfud setelah mengisi orasi ilmiah di Universitas Trisakti, Jalan Kiai Tapa, Grogol, Jakarta Barat, Jumat (29/11).

Masalah yang menghambat perpanjangan SKT, ujar Mahfud, seperti disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yaitu terbentur soal anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) FPI.

Kemarin, mantan Kapolri Tito menyebut hambatan terletak pada visi dan misi FPI yang menyebutkan sistem khilafah Islamiyah dan NKRI syariah. Tito menilai khilafah yang dibawa dalam sistem negara betentangan dengan prinsip NKRI.

Menanggapi soal sistem khilafah Islamiyah, Ketua Umum FPI Sobri Lubis membenarkan pencantuman hal itu dalam Pasal 6 AD/ART FPI yang berbunyi:

"Visi dan misi organisasi FPI adalah penerapan Syariat Islam secara kaaffah di bawah naungan khilaafah Islamiyah menurut Manhaj Nubuwwah, melalui pelaksanaan da'wah, penegakan hisbah dan pengamalan jihad".

Penjelasan dari pasal tersebut yaitu penegakkan khilafah Islamiyah bukan dengan menghapus NKRI, tetapi akan mensinergikan dengan negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Ada 10 cara mengaktualisasikan sistem khilafah Islamiyah, misalnya pembentukan parlemen bersama dunia Islam, pendirian mahkamah Islam internasional, penyatuan mata uang dunia Islam.

Meski berniat menegakkan sistem khilafah, Sobri memastikan FPI tetap setia pada NKRI, Pancasila, dan UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top