Mantan Mentan Amran Diimbau Hormati Dewan Pers

publicanews - berita politik & hukumAhli Dewan Pers Rustam Fachri Mandayun (Foto: Istimewa)
PUBLICANEWS, Jakarta - Ahli Dewan Pers Rustam Fachri Mandayun menyayangkan langkah mantan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang tetap mengajukan gugatan perdata terhadap Majalah Tempo. Padahal kasus itu telah diselesaikan melalui jalur Dewan Pers.

"Seharusnya Pak Amran menghormati lembaga Dewan Pers, dengan menerima penyelesaian yang sejak awal sudah disepakati yaitu melalui Dewan Pers," kata Rustam kepada Publicanews, Jumat (8/11).

Rustam mengimbau Amran jangan malah memanfaatkan penilaian Dewan Pers untuk kepentingan di luar Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Menurut wartawan senior itu, langkah Amran tidak sesuai dengan semangat UU Pers yang ingin menjaga kemerdekaan pers sebagai ciri masyarakat modern.

Undang-Undang Pers, ia menambahkan, sudah memerintahkan agar perkara jurnalistik/pers harus diselesaikan melalui Dewan Pers. Menurutnya, kasus Amran dengan Tempo sudah diadukan ke Dewan Pers.

"Dewan Pers sudah memberi jalan penyelesaian yang bersifat win win solution," Rustam menambahkan.

Rustam mengatakan dalam penyelesaian kasus itu, yaitu bila ada pelanggaran etik yang dilakukan majalah Tempo, dipersilakan bagi Amran untuk menempuh atau membuat Hak Jawab.

“Jangan malah mengkriminalkan karya jurnalistik. Kalau itu dilakukan, selain belum tentu menang, si penggugat juga mengabaikan hak masyarakat untuk tahu, apa yang sebenarnya yang terjadi," Rustam menegaskan.

Diketahui mantan Menteri Pertanian Amran sebelum lengser menggugat secara perdata majalah Tempo, atas tulisan investigasi 'Swasembada Gula Cara Amran dan Isam' yang terbit pada Edisi 4829/9-15 September 2019.

Kuasa hukum Amran, Sabarman Saragih, mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 18 Oktober 2019, dengan nomor perkara 901/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL.

Dalam gugatannya, Amran menuntut ganti rugi materiil senilai Rp 22.042.000 dan kerugian immateriil Rp 100 miliar dibayarkan langsung ke kas negara.

Amran juga meminta Tempo memohon maaf di medianya dan surat kabar nasional selama 7 hari dengan ukuran setengah halaman. Disamping itu, Tempo juga diminta meletakkan sita jaminan terhadap Gedung Tempo yang terletak di Jalan Palmerah Barat No.8 Jakarta Selatan.

Ada tiga pihak tergugat dalam kasus ini, yaitu PT Tempo Inti Media, Pemimpin Redaksi Majalah Tempo Arif Zulkifli, dan Penanggung Jawab Berita Investigasi Majalah Tempo Bagja Hidayat. (feh)

Berita Terkait

Komentar(3)

Login
  1. Anak Gaul @gakasikah08 November 2019 | 22:02:47

    jangan jangan karena gak diajak pak Joko lagi nich...buruk rupa wartawan disalahin...wkwkwk????????????

  2. de'fara @shahiaFM08 November 2019 | 19:30:06

    Ini akan jadi potret kebebasan pers di negeri ini.

    Jika tetap dilanjutkan, maka akan menurunkan progres kebebasan pers yg sdh mulai membaik dr tahun ke tahun sebelumnya.

    Sayang kan ....

    Berpikirlah dulu sebelum bertindak.

  3. Tukang Komen @pemberiKomentar08 November 2019 | 19:00:41

    Seharusnya pemerintah melalui pejabatnya melihat pers itu sebagai mitra yg dpt meluriskan jika ada yg salah, terima kasihlah pada pers, jika memang ada keslahpahaman bukankah ada jalur lain yg lebih baik dan sesuai undang2, tdk melulu berhadapan di pengadilan.

Back to Top