Jaksa Agung Burhanuddin Adik Politikus PDIP dan Komisaris BUMN

publicanews - berita politik & hukumPresiden Joko Widodo memperkenalkan ST Burhanuddin sebagai Jaksa dì tangga veranda Istana Merdeka, Jakarta Pusat , Rabu (23/10). (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Presiden Joko Widodo memberikan kejutan dengan menunjuk jaksa karir ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung. Ia menggantikan M Prasetyo dari Partai Nasdem.

Burhanuddin, kelahiran Cirebon pada 17 Juli 1954, memulai kariernya di Korps Adhyaksa dengan mengikuti Pendidikan Pembentukan Jaksa pada 1991.

Ia pernah menjabat kepala kejaksaan negeri hingga tinggi. Burhanuddin pernah pula menjadi Inspektur V Jaksa Agung Muda Pengawasan. Peraih Satyalancana Karya Satya dari Presiden pada 2007 itu juga pernah menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi di Sulawesi.

Burhanuddin merupakan adik politikus senior PDIP TB Hasanuddin. Politikus PDIP Hendrawan Supratikno membantah pria berkumis lebat itu juga kader PDIP.

Menurut Hendrawan, dipilihnya ST Burhanuddin lewat jalur profesional bukan melalui DPP PDIP. "Dia adik TBH (TB Hasanuddin), tapi masuk jalur profesional, tidak lewat parpol," ujar Hendrawan kepada wartawan, Rabu (23/10).

Meski PDIP menyanggah, tetapi bagi Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, pilihan Jokowi terhadap Burhanuddin kental nuansa politik.

"Kami menyayangkan pilihan Presiden Jokowi ini karena berbau politik dan mengulang kembali pemilihan Jaksa Agung sebelumnya," ujar Boyamin dalam keterangan tertulisnya, Rabu (23/10).

Menurutnya, pada periode Prasetyo sebagai Jaksa Agung, Gedung Bundar tidak mandiri. Tidak ada gebrakan dan penanganan korupsi dengan mekanisme penyelesaian administrasi pola APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah).

Boyamin ragu Burhanuddin mampu menegakkan hukum secara mandiri dan independen. Meski demikian ia memberi kesempatan setahun untuk melihat kinerja Jaksa yang juga Komisaris Utama PT Hutama Karya tersebut. Ia berharap indeks persepsi korupsi yang saat ini berada di angka 3,7 bisa berada di atas 4. (feh)

Berita Terkait

Komentar(1)

Login
  1. Iqra @ayobaca23 Oktober 2019 | 13:12:47

    Jaksa boleh ya jadi komisaris? Bukannya itu masuk dlm rangkap jabatan juga ya?

Back to Top