Teror Baru Rezim Myanmar Itu Bernama Perampasan Ponsel

publicanews - berita politik & hukumMahasiswi Universitas Dagon, Yangon, menelepon dengan latar poster bertuliskan 'Kami mendukung pembangkangan sipil'. (Foto: EPA)
PUBLICANEWS, Mandalay - Pramuniaga Tin Tin (27), bukan nama sebenarnya, sedang berjalan pulang kerja di Mandalay ketika segerombolan tentara mencegatnya. Tanpa penjelasan, mereka merampas ponsel di saku bajunya.

Pasukan junta membuka-buka isi ponsel dan memaksa menyebutkan password akun media sosialnya dengan membentak. Tin Tin tentu saja kecut.

“Mereka melihat-lihat galeri foto saya. Mereka membaca pesan dan memeriksa Facebook Messenger saya. Kemudian mereka bertanya apakah saya terlibat aksi protes. Mereka ingin tahu pihak mana yang saya dukung dalam politik,” katanya kepada Myanmar Now, Minggu (18/7) malam

Untungnya, Tin Tin sudah menghapus foto atau pesan yang memberatkan. Kalau tidak, urusan bakal panjang, bahkan berakhir di penjara.

Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) mengatakan, perampasan ponsel ini merupakan teror baru untuk membungkam perlawanan sipil. Ponsel menjadi tiket ke hotel prodeo, tanpa pengadilan.

Menurut juru bicara AAPP, merampas privasi penduduk merupakan yang terburuk sepanjang sejarah negeri yang dulu bernama Burma itu.

Kado Ultah Sarkastis, Rakyat Myanmar Doakan Kematian Otak Kudeta

"Tidak pernah di masa lalu terjadi perampasan privasi semacam ini," ujar jubir yang meminta tidak disebutkan jati dirinya. Ada tiga jubir di AAPP.

Di Yangon, bekas ibu kota Myanmar, kaum muda —dikenal sebagai 'Generasi Z'— akrab dengan gadget. Mereka umumnya juga antikudeta.

“Apa pun yang menunjukkan kami mendukung gerakan tersebut, seperti foto salam tiga jari, sudah cukup untuk membuat kami dipenjara dan disiksa,” kata sumber The Irrawaddy.

Sejak melakukan kudeta, rezim militer menghapus Undang-Undang Perlindungan Privasi dan Keamanan Warga agar mereka bebas mencegat dan memeriksa layanan telekomunikasi. Junta juga meniadakan ketentuan untuk menunjukkan izin pengadilan saat menggeledah ponsel dan rumah penduduk.

Penghilangan hak privat ini mengubah Myanmar dari negara demokrasi yang dibangun pemerintahan sipil di bawah Aung San Suu Kyi menjadi negara pengawasan besar-besaran oleh junta yang dipimpin Jenderal Min Aung Hlaing.

“Memeriksa ponsel tampaknya hal kecil. Tapi lihatlah, betapa kejam dan durhakanya rezim," ujar seorang mahasiswi Universitas Dagon, Yangon. (ian)

Berita Terkait

Komentar(1)

Login
  1. Gotiz @Gotiz19 Juli 2021 | 20:58:16

    Gawat euy si rezim teh.

    Sudah gak punya otak dan manusiawi.

    Perlu ada yg menyadarkan.

Back to Top