Kudeta dan Corona Membuat Separuh Penduduk Myanmar Jatuh Miskin

publicanews - berita politik & hukumPenduduk desa Myanmar memprotes kudeta militer. (Foto: AFP)
PUBLICANEWS, Naypiydaw - Kudeta militer ditambah dampak pandemi Covid-19 diperkirakan membuat hampir separuh penduduk Myanmar jatuh ke dalam kemiskinan pada 2022. Menurut laporan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), kudeta menambah efek sosial ekonomi makin buruk.

"Jika situasi di lapangan terus berlanjut, tingkat kemiskinan bisa berlipat ganda pada awal 2022," demikian laporan UNDP yang dikutip The Irrawaddy hari ini.

Myanmar berpenduduk 54,5 juta orang. Hari ini tepat tiga bulan militer berkuasa setelah merebut paksa pemerintahan sipil di bawah Aung San Suu Kyi.

"Skenario terburuknya adalah 48,2 persen penduduk Myanmar akan hidup dalam kemiskinan," kata laporan UNDP.

Krisis kembar, kudeta dan korona, menyebabkan hilangnya gaji dan pendapatan penduduk secara signifikan, terutama untuk usaha kecil. Akses terhadap bahan pangan sangat terbatas, begitu pula layanan dasar dan perlindungan sosial bagi penduduk.

Adiminstrator UNDP Achim Steiner mengatakan, dari 2005 hingga 2017, Myanmar berhasil mengurangi hampir separuh jumlah orang miskin. Namun, kondisi setahun terakhir telah menempatkan semua hasil pembangunan yang diperoleh dengan susah payah tersebut dalam bahaya.

"Tanpa lembaga demokrasi yang berfungsi, Myanmar menghadapi kemunduran yang tragis dan bisa menuju tingkat kemiskinan satu generasi," kata Steiner.

Myanmar semula adalah negara terbelakang, tapi telah membuat pencapaian signifikan dalam pengurangan kemiskinan selama dekade terakhir. Angka kemiskinan pada 2017 sebesar 24,8 persen, turun dari 48,2 persen pada 2005.

Pada akhir 2020, 83 persen rumah tangga Myanmar terpotong pendapatannya rata-rata 50 persen akibat pandemi. UNDP memperkirakan jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan tanpa kudeta meningkat 11 poin. Dengan kudeta angka kemiskinan ini naik lagi 12 poin.

Steiner memperingatkan Myanmar bahwa sejak kudeta 1 Februari lalu negara itu mendekati keruntuhan ekonomi. Demo terus-menerus, pemogokan, aksi militer, gangguan layanan publik seperti perbankan, logistik dan akses internet, akan menghancurkan aktivitas ekonomi.

UNDP mencatat, hampir 200 ribu pekerja garmen dan sekitar 300 ribu hingga 400 ribu pekerja konstruksi kehilangan pekerjaan mereka selama kudeta.

"Lebih dari separuh anak hidup dalam kemiskinan. Ini akan semakin memperburuk penularan kemiskinan antargenerasi, ditambah dengan kemungkinan penutupan sekolah, dapat berdampak buruk pada sumber daya manusia Myanmar," ujar UNDP. (ian)

Berita Terkait

Komentar(2)

Login
  1. shes one the @siswandi02 Mei 2021 | 08:58:46

    Kasihan..


    Pada abad begini masih terbelakang.

    Negara lain sdh hidup damai sejahteta ...

    Prihatin.

  2. Anak Gaul @gakasikah02 Mei 2021 | 04:51:16

    Tambah runyam kehidupan rakyat Myanmar. Yg berkuasa anteng2 aja.

Back to Top