Militer Mainkan Politik Pecah Belah Etnis Myanmar

publicanews - berita politik & hukumDemonstran dengan berani menempelkan poster menolak junta militer Myanmar di atas tank, di ibukota Naypyidaw. (Foto: Reuters)
PUBLICANEWS, Naypyidaw - Au Non, pemuda etnis Mon, ikut gembira ketika junta militer membuka 'jam malam internet' pukul 09.00 waktu Myanmar. Kemarin-kemarin, ia mengikuti Twitter untuk bergabung bersama massa penentang kudeta militer, namun hari ini ia memilih tinggal di rumah.

Kepada Mon News Agency, Selasa (16/2), ia mengatakan kudeta militer sesungguhnya adalah pertarungan antarsesama suku Bamar. Baik junta militer pimpinan Jenderal Min Aung Hlaing maupun Aung San Suu Kyi dan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) berasal dari suku yang menguasai duapertiga Burma, nama lama Myanmar.

"Saat ini, saya pikir Bamar dan Bamar sedang bertarung. Mereka mengatasnamakan 'Rakyat', tapi itu tidak mewakili seluruh warga negara. Mereka menyerukan 'Demokrasi', namun demokrasi macam apa yang mereka maksud?" Au Non menggugat.

Etnis Mon merupakan minoritas di antara 53,7 juta penduduk Myanmar (data 2018; red). Bersama suku minoritas lainnya, mereka merasa tidak diperhatikan selama Suu Kyi dan NLD berkuasa sejak 2015. Janji Suu Kyi membangun federalisme tak kunjung terwujud.

Setidaknya itulah pengakuan Banya Aung Moe, tokoh etnis Mon. Ia mengatakan tidak setuju kediktatoran militer. Namun ia setuju menerima tawaran masuk Dewan Administrasi Negara (SAC) bentukan Tatmadaw atau militer. "Perlu solusi politik di meja perundingan bagi negara federal yang diinginkan etnis-etnis minoritas," ujarnya.

Gadis Penjaga Toko Kelontong Itu Jadi Simbol Menolak Kudeta Militer

Di Myanmar, setidaknya tercatat ada enam kelompok suku atau etnis. Yakni, berturut-turut, Bamar (68 persen), Shan (9), Karen (7), Rakhine (4), Rohingya (4), dan Mon (2). Junta militer agaknya sangat paham sentimen suku minoritas terhadap Kanselir Suu Kyi dan NLD. Sehari setelah menangkap Suu Kyi, militer membujuk tokoh-tokoh minoritas untuk bergabung.

Dalam kasus pembantaian warga muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine, misalnya, Suu Kyi bungkam. Meskipun sebenarnya militer juga berada di belakang pengusiran warga Rohingya.

Menurut Aljazeera, 'politik pecah belah' ala militer Myanmar ini setidaknya berhasil terhadap empat tokoh politik kaum minoritas. Mereka adalah tokoh yang gagal dalam Pemilu November 2020 lalu.

Tantangan terberat NLD ada di Rakhine, ujung barat Myanmar. Pada Pemilu 2015, NLD kalah telak di sana. Popularitas Suu Kyi makin merosot setelah lebih dari 200 ribu warga sipil terusir dan mengungsi ke Bangladesh serta negara-negara muslim tetangganya.

Menjelang pemilihan November lalu, komisi pemilihan yang ditunjuk pemerintahan sipil NLD membatalkan pemungutan suara di sebagian besar negara bagian Rakhine.

Dua Jurnalis Peliput Pembunuhan Massal Rohingya Dihukum 7 Tahun

Pada 2 Februari, juru bicara ANP Aye Nu Sein menyatakan pimpinan asosiasi warga Arakan masuk SAC. Ia juga mengumumkan akan bekerja sama dengan militer untuk menyelesaikan krisis di Rakhine setelah militer membuka blokir internet di sana.

Di Myanmar hari-hari ini, etnis minoritas terbelah setelah militer memainkan sentimen kesukuan. Ada yang mengambil peluang politik sesaat. Tapi tak semuanya setuju membelot.

Saw Mu Daw, pemuda etnis Karen, hari ini juga memilih tinggal di rumah. Bukan karena tak setuju demo mendukung Aung San Suu Kyi, tapi justru malu karena tokoh Partai Rakyat Karen Nyein Maung yang ia dukung pada pemilihan legislatif lalu kemudian bergabung dengan SAC bentukan militer.

"Saya dan teman-teman tidak berani keluar daerah. Kami sangat malu," katanya. "Sebelum pemilu saya dengan sepenuh hati mendukung Nyein Maung, tapi saat ini saya merasa dia mengkhianati orang Karen," ia menegaskan. (ian)

Berita Terkait

Komentar(1)

Login
  1. Anak Gaul @gakasikah17 Februari 2021 | 05:42:24

    yah namanya kekuasaan, bikin ngiler. APAPUN JADI.

Back to Top