Trump Teken UU HAM Uighur, Tiongkok Meradang

publicanews - berita politik & hukumWanita muslim Uighur ditempatkan di kamp kerja di luar wilayah Xinjiang, RRT, dan dilarang mengenakan busana muslim. (Foto: Nrw York Times)
PUBLICANEWS, Beijing - Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyatakan akan membalas kebijakan Presiden AS Donald Trump yang menandatangani undang-undang Hak Asasi Manusia Uighur pada Rabu (17/6) waktu setempat.

"Kami akan membalas dan AS akan menanggung semua konsekuensi berikutnya, kata Kemenlu RRT dalam pernyataannya pada Kamis (18/6). Dilansir AFP, pemerintah Beijing murka dengan keluarnya beleid yang memungkinkan pemberian sanksi terhadap pejabat di Tiongkok dengan dalih HAM.

Kemeenlu RRT mengatakan secara kasar bshwa AS telah mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok. "AS sengaja memfitnah situasi hak asasi manusia di Xinjiang dan secara jahat menyerang kebijakan Tiongkok dalam memerintah Xinjiang," tulis Kemenlu Negeri Tirai Bambu itu.

UU yang telah diloloskan Kongres tersebut mengharuskan pemerintah AS untuk menentukan pejabat Tiongkok mana yang bertanggung jawab atas 'penahanan sewenang-wenang, penyiksaan dan pelecehan' muslim Uighur. AS akan membekukan aset apa pun yang dimiliki para pejabat tersebut dan melarang mereka masuk wilayah teritorial AS. Washington berharap sanksi ini juga diberlakukan oleh negara-negara lain.

Serangkaian tindak kejahatan kemanusian dialami satu juta muslim Uighur dan muslim Turki di Xinjiang. Tiongkok, memaksa warganya untuk berpaling dari Islam di negeri komunis tersebut.

Washington memperkirakan ada lebih dari setengah juta muslim Uighur tinggal di kamp-kamp yang dibangun atas perintah Beijing. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top