Protokol Kesehatan

Rizieq Syihab Ungkap Kesepakatan dengan Tito dan BG di Jedah

publicanews - berita politik & hukumTerdakwa Rizieq Shihab saat menjalani sidang tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum untuk kasus tes usap RS UMMI di PN Jakarta Timur, Kamis (3/6). (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Eks Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab mengungkapkan pertemuannya dengan (Kapolri saat itu) Jenderal Pol Tito Karnavian dan Kepala BIN Budi Gunawan di Jedah, Arab Saudi. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan yang juga diketahui Ma'ruf Amin, saat itu masih Ketua Umum MUI.

Hal itu disampaikan Rizieq dalam pledoi yang ia bacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sidang mengadili kasus dugaan hasil tes swab palsu di RS Ummi Bogor, Kamis (10/6). Selain nama Tito dan BG, Rizieq juga menyingung mantan Menko Polhukam Wiranto.

"Namun sayang sejuta sayang, dialog dan kesepakatan yang sudah sangat bagus dengan Menko Polhukam RI dan Kepala BIN serta Kapolri saat itu akhirnya semua kandas akibat adanya operasi intelijen hitam berskala besar yang berhasil mempengaruhi Pemerintah Saudi, sehingga saya dicekal/diasingkan dan tidak bisa pulang ke Indonesia," kata Rizieq.

"Saya tidak tahu apakah Menko Polhukam Wiranto dan Kepala BIN Budi Gunawan serta Kapolri Tito Karnavian yang mengkhianati dialog dan kesepakatan," Rizieq menambahkan.

Rizieq menjelaskan pertemuan berlangsung setelah ia bertolak ke Arab Saudi. Pertemuan itu bermula pada akhir Mei 2017, Menko Polhukam saat itu Wiranto meneleponnya dan mengajaknya untuk berdialog dan rekonsiliasi. Lalu pada Juni 2017, Rizieq bertemu Budi Gunawan (BG) di salah satu hotel berbintang lima di Kota Jeddah, Arab Saudi.

Saat itu ada kesepakatan tertulis yang ditandatanganinya bersama Komandan Operasional BIN Mayjen TNI (Pur) Agus Soeharto di hadapan Budi Gunawan. Surat kemudian dipersaksikan serta ditandatangani Ma'ruf Amin.

"Di antara isi kesepakatan tersebut adalah 'setop semua kasus hukum saya dkk' sehingga tidak ada lagi fitnah, kriminalisasi, dan sepakat mengedepankan dialog dari padapengerahan massa, serta siap mendukung semua kebijakan Pemerintahan Jokowi," Rizieq menjelaskan.

Rizieq kemudian dua kali bertemu Tito, pada 2018 dan 2019, di salah satu hotel dekat Masjidil Haram, Mekkah. Rizieq diminta tidak terlibat sama sekali dengan urusan politik praktis terkait Pilpres 2019.

Rizieq menyatakan kesanggupannya dengan tiga syarat. Pertama, setop penodaan agama dengan nemproses hukum kasus seperti Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). "Selain Ahok seperti Abu Janda, Ade Armando, Denny Siregar, dan semua gerombolan mereka yang sering menodai agama dan menista ulama juga harus diproses hukum," ujarnya.

Kedua setop kebangkitan PKI dan penyebaran paham komunisme dan Marxisme serta Lininisme, dengan sanksi hukum pidana. Ketiga, setop penjualan aset negara ke asing maupun 'aseng' dan kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia, lalu khusus Pribumi Indonesia.

Dalam kasus kabur dari RS Ummi, Rizieq dituntut 6 tahun penjara karena memyebarkan kabar bohong mengenai hasil tes swab. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top