Janggal Alasan MA Sunat Hukuman eks Bupati Talaud

publicanews - berita politik & hukumEks Bupati Kepulsuan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip. (Foto: Istimewa)
PUBLICANEWS, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai tidak bisa diterima akal sehat alasan Mahkamah Agung menyunat hukuman eks Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Manalip karena barang suap belum diterima.

Dengan pertimbangan tersebut MA memotong vonis Sri Wahyumi Manalip dari 4,5 tahun menjadi hanya 2 tahun penjara.

"Terobosan hukum yang dijadikan dalih oleh Mahkamah Agung ketika memperingan hukuman mantan Bupati Talaud sangat janggal dan tidak bisa diterima oleh akal sehat," ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada wartawan, Kamis (10/6).

Kurnia menjelaskan 3 hal tentang suap. Pertama, dalam kasus suap barang tidak harus sudah ada di tangan penerima, namun merujuk pada adanya kesepakatan. Hal tersebut sebagaimana tertuang pada Pasal 12 huruf a UU Tipikor.

Kedua, vonis MA lebih rendah dari batas minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a UU Tipikor.

"Bayangkan, pasal tersebut mengatakan bahwa majelis hakim hanya dibenarkan menjatuhkan vonis diantara rentang waktu 4-20 tahun penjara atau seumur hidup kepada pelaku korupsi. Alih-alih itu dilakukan, MA malah memperingan hukuman menjadi 2 tahun penjara," kata Kurnia.

Ketiga, ICW juga menanyakan kejanggalan vonis Sri Manalip yang jauh lebih rendah dari si perantara suap, yakni Benhur Lalenoh.

" Dalam logika hukum pidana, bagaimana mungkin pelaku dengan level perantara hukumannya lebih berat ketimbang penerima suap yang notabene juga merupakan seorang penyelenggara negara?" ujar Kurnia.

Hal senada juga disampaikan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. KPK kecewa dengan putusan PK (peninjauan kembali) Sri Manalip.

"Kami menyayangkan bahwa putusan tersebut lebih rendah dari ancaman minimal yang diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam rilisnya, Rabu (9/6 malam.

Ali mengingatkan bahwa perbuatan rasuah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa dan bisa memberikan dampak buruk bagi masyarakat, pembangunan, dan perekonomian negara.

"Sehingga harapan kami MA dapat mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dalam memutus suatu perkara korupsi, sekaligus untuk memberikan pembelajaran publik agar jera melakukan korupsi," ujar Ali. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top