Geledah Dua Kantor di Pemkab Bandung Barat, KPK Sita Dokumen Bansos

publicanews - berita politik & hukumBupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna. (Foto: Ayobandung)
PUBLICANEWS, Jakarta - KPK melakukan penggeledahan di dua lokasi Kabupaten Bandung Barat pada Selasa (6/4). Penggeledahan untuk mendalami perkara dugaan korupsi pengadaan paket bansos pada Dinsos Kabupaten Bandung Barat.

"(Penggeledahan) di Kantor Dinas Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan (Bapelitbang) dan Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP) Kabupaten Bandung Barat," ujar Plt Jubir KPK Ali Fikri dalam rilisnya, Rabu (7/4).

Dari kedua lokasi tersebut, tim penyidik KPK mengamankan berbagai bukti diantaranya dokumen dan barang elektronik yang diduga terkait dengan perkara.

"Selanjutnya bukti-bukti ini akan divalidasi dan dianalisa untuk segera di ajukan penyitaannya guna menjadi barang bukti dalam berkas penyidikan perkara dimaksud," ujar Ali.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna, Andri Wibawa (anak Aa Umbara), dan M. Totoh Gunawan (pemilik PT Jagat Dir Gantara dan CV Sentral Sayuran Garden City Lembang) sebagai tersangka. Nama terakhir telah ditahan, sementara Aa Umbara dan anaknya belum lantaran saat pemanggilan keduanya beralasan tengah sakit.

Penyidik menduga Aa Umbara menerima suap Rp 1 miliar atas penunjukkan anaknya dan Totoh sebagai vendor.

Sementara Andri diduga mendapat jatah pengadaan paket bansos Jaring Pengaman Sosial senilai Rp 36 miliar melalui bendera CV Jayakusuma Cipta Mandiri dan CV Satria Jakatamilung. Sedangkan M Totoh mendapat jatah Rp 15,8 miliar untuk pengadaan bansos JPS dan bansos Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

KPK menjerat Aa Umbara dengan Pasal 12 huruf i dan atau Pasal 15 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 56 KUHP.

Sedangkan Andri dan M Totoh disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan atau Pasal 15 UU yang sama jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 56 KUHP. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top