Lima Saksi Dipanggil dalam Penyidikan Korupsi Stadion Mandala Krida

publicanews - berita politik & hukumGubernur DIY Sultan HBX saat meresmikan renovasi Stadion Mandala Krida, 10 Januari 2019. (Foto: BPO DIY)
PUBLICANEWS, Jakarta - Sebanyak lima saksi dipanggil KPK dalam penyidikan kasus dugaan korupsi renovasi Stadion Mandala Krida. Renovasi didanai APBD Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 2016-2017.

"Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi pembangunan Stadion Mandala Krida," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam rilisnya, Selasa (23/2).

Kelima saksi yakni Sekretaris Dinas Kebudayaan DIY Erlina Hidayati Sumardi, Kabid Perencanaan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) DIY Suroyo, dan Inspektorat DIY Sumadi. Kemudian swasta Thomas Hartono dan Aminto Mangun Diprojo. Nama terakhir ini adalah pemilik PT Kenanga Mulya, PT Bimapatria Pradanaraya, dan PT Tata Analisa Multi Mulya.

"Pemeriksaan dilakukan di Kantor Kepolisian Resor Sleman Jalan Magelang Km 12,5, Krapyak, Triharjo, Kabupaten Sleman," ujar Ali.

Kemarin, KPK juga memeriksa enam saksi di Yogyakarta. Mereka adalah PNS Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Sekretariat Daerah DIY Gutik Lestarna, Kepala Studio PT Arsigraphi Eka Yulianta, dan Direktur III CV Reka Kusuma Buana Paidi.

Kemudian Direktur PT Eka Madra Sentosa Ahmad Edi Zuhaidi, Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji, dan Direktur Utama PT Cipta Baja Trimatra Hendrik Gosal.

"Para saksi didalami pengetahuannya terkait dengan dugaan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh para subkontraktor pembangunan Stadion Mandala Krida," Ali menjelaskan.

KPK menduga terjadi kongkalikong dalam renovasi stadion kebanggaan warga Yogyakarta itu. Stadion hasil renovasi diresmikan oleh Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X pada 10 Januari 2019. Pembangunannya menghabiskan anggaran Rp 174 miliar.

Proses perencanaan dimulai pada 2012. Kemudian pengerjaan renovasi berlangsung sejak 2013 hingga 2018. Stadion itu kini bernama Mandala Krida Baru.

Mahkamah Agung pada 19 November 2020 dalam putusan kasasinya mendenda 6 kontraktor peserta tender sebesar Rp 7,8 miliar karena terbukti bersekongkol dalam tender proyek tersebut.

Hingga saat ini KPK belum menyampaikan konstruksi perkara dan tersangkanya. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top