NTB

DPR Prihatin, 4 Ibu Ditahan karena Memprotes Pabrik Tembakau

publicanews - berita politik & hukumEmpat ibu rumah tangga menjadi terdakwa perusakan gudang tembakau di PN Praya, Lombok Tengah, NTB, Senin (22/2). (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Anggota Komisi III DPR Eva Yuliana prihatin dengan kasus yang menimpa empat ibu rumah tangga di Desa Wajageseng, Kecamatan Kopang, Lombok Tengah. Keempat ibu ditahan karena melempari pabrik tembakau UD Mawar Putra di kampung mereka.

"Ada apa ini? Dimana rasa kemanusiaan aparat penegak hukum di sana? Rasa keadilan kita terkoyak kalau cara penegakan hukum seperti ini,” kata politikus Partai Nasdem itu kepada wartawan, Selasa (23/2).

Apa lagi saat ditahan, ada dua ibu yang harus membawa dua anak balita ke rumah tahanan. Kemudian ada ibu yang terpaksa meninggalkan anaknya yang lumpuh.

Kasus tersebut menimpa Fatimah (49), Martini (22), Hulyiah (40), dan Nurul Hidayah (38). Senin kemarin, keempatnya kembali menjalani sidang di Pengadilan Negeri Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Catur mendakwa para ibu telah melempari pabrik tembakau milik H. Muhammad Suhardi dengan batu. Ibu-ibu tersebut kesal karena keberadaan pabrik pengolahan tembakau tersebut menimbulkan polusi berupa bau menyengat di pemukiman mereka.

Atap bangunan menjadi penyok dan rusak. Selain itu, para karyawan kabur meski jam kerja belum berakhir. "Akibat perbuatan terdakwa, saksi H Muhammad Suhardi mengalami kerugian Rp 4,5 juta," ujar JPU Catur.

JPU kemudian mendakwa empat ibu tersebut dengan Pasal 170 KUHP ayat 1 tentang Perusakan. Mereka terancam hukuman 5,6 tahun.

Dalam sidang tersebut, keluarga dari keempat ibu dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB meminta penangguhan penahanan.

Ketua Majelis Hakim Asri akhirnya mengabulkan permohonan penangguhan penahanan tersebut. Namun, keempat ibu tetap akan menjalani proses persidangan selanjutnya. (feh)

Berita Terkait

Komentar(1)

Login
  1. de'fara @shahiaFM24 Februari 2021 | 10:43:45

    Memang dlm rangka menegakan hukum ada kendala dg kemanusian biasanya.

    Jadi harus ada kebijaksanaan dg tdk melepaskan kaitan dg penegakan hukum.

Back to Top