Proyek Fiktif

Rugikan Negara Rp 202 M, 5 eks Pejabat Waskita Karya Segera Diadili

publicanews - berita politik & hukumLima eks pejabat PT Waskita Karya saat diumumkan penahanannya pada 23 Juli 2020. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Penyidik KPK melakukan pelimpahan berkas perkara lima terdakwa kasus dugaan korupsi subkontraktor fiktif pada proyek-proyek PT Waskita Karya.

Kelimanya adalah para mantan pejabat BUMN Waskita Karya. Mereka adalah eks Kabag Keuangan dan Risiko Divisi II Yuly Ariandi Siregar, mantan Kabag Pengendalian Divisi III Jarot Subana, Kepala Proyek dan Kabag Pengendalian Divisi III Fakih Usman. Kemudian mantan Kepala Divisi II Fathor Rachman dan mantan Kepala Divisi III Desi Arryani.

"Hari ini setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P21) selanjutnya enyidik melaksanakan tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti) kepada JPU," ujar Plt Jubir KPK Ali Fikri dalam rilisnya, Kamis (19/11).

Selama proses penyidikan, KPK telah memeriksa 215 saksi, antara lain pejabat Waskita Karya dan pihak swasta.

Penahanan para terdakwa selanjutnya menjadi kewenangan JPU selama 20 hari, terhitung sejak 19 November sampai dengan 8 Desember 2020. "Tempat Plpenahanannya di rutan yang sama saat dilakukan penahanan pertama oleh penyidik," Ali menambahkan.

KPK Sita Uang Rp 12 Miliar dan Aset Dua Pejabat Waskita

Dalam waktu 14 hari kerja, JPU akan menyusun surat dakwaan dan segera melimpahkannya ke Pengadilan Tipikor Jakarta.

KPK menduga para terdakwa menetima duit haram dari proyek fiktif tersebut. Aksi kongkalingkong ini berlangsung pada 2009-2015. Ada sekitar 41 kontrak pekerjaan fiktif pada 14 proyek Divisi III. Proyek-proyek tersebut antara lain Banjir Kanal Timur (BKT) Paket 22 Jakarta, Bandara Kualanamu di Sumatera Utara, Bendungan Jati Gede Sumedang, PLTA Genyem di Papua, dan Tol Cinere-Jagorawi (Cijago) Seksi 1.

Kemudian flyover Tubagus Angke di Jakarta, flyover Merak-Balaraja di Banten, Jalan Layang Non Tol Antasari-Blok M Jakarta, Jakarta Outer Ring Road Seksi W1, Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Paket 2 dan 4 di Bali, dan Jembatan Aji Tulur-Jejangkat Kutai Barat di Kalimantan Timur.

Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), total kerugian negara mencapai Rp 202 miliar. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top