Orang Kepercayaan Bupati Malang Ditahan KPK

publicanews - berita politik & hukumKonferensi pers penahanan Eryck Armando Talla, pengusaha sekaligus orang kepercayaan Bupati Malang Rendra Kresna, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (29/7) petang. (Foto: Youtube KPK)
PUBLICANEWS, Jakarta - KPK menahan orang kepercayaan Bupati Malang Malang Rendra Kresna, yakni Eryck Armando Talla (EAT), dalam kasus dugaan gratifikasi.

"Untuk kepentingan penyidikan, setelah memeriksa saksi dengan jumlah 75 orang, KPK melakukan penahanan tersangka EAT selaku orang kepercayaan Bupati RK," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwatta dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (30/7) petang.

Eryck ditahan 20 hari pertama terhitung 30 Juli 2020 sampai 18 Agustus 2020 di Rutan Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur. Eryck telah menjalani protokol kesehatan dalam rangka mitigasi pencegahan Covid-19.

Dalam kasus ini, Eryck ditetapkan sebagai tersangka bersama-sama dengan Rendra Kresna dan telah diumumkan KPK sejak 10 Oktober 2018.

Rendra saat ini sedang menjalani hukuman dalam perkara suap penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemkab Malang 2011.

Menurut Alex, Eryck merupakan kontraktor dan memiliki CV Thalita Berkarya, CV Thalita Abadi, CV Nathan Putra Teknik, dan PT Antigo Agung Pamenang sejak 2010-2015. KPK menduga ia menerima fee proyek-proyek dari rekanan untuk kepentingan Rendra.

"RK meminta EAT melakukan pengkondisian pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kabupaten Malang yang dilelang melalui e-Proc di LPSE Kabupaten Malang," kata Alex.

Pengkondisian pengadaan barang dan jasa di seluruh Dinas Kabupaten Malang pada t2011-2013 dengan fee untuk Bupati antara 7 sampai 15 persen.

"Tersangka EAT diduga berperan menerima fee-fee proyek dari rekanan untuk kepentingan RK," ujar Alex.

Adapun total dugaan gratifikasi yang diterima RK dari 2010 sampai 2018 sekitar Rp 7,1 miliar.

Eryck disangkakan bersama Bupati Rendra melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top